Audit Lembaga Survei Hanya dari Sampel  

Reporter

Editor

Budi Riza

Senin, 14 Juli 2014 15:47 WIB

Calon Presiden Prabowo Subianto dan Joko Widodo, berjabat tangan bersama moderator usai saat capres sesi tiga yang diselenggarakan di Hotel holiday Inn Kemayoran, Jakarta (22/06). Dalam Debat Capres Sesi 3 kali ini mengangkat tema ketahanan nasional dan politik internasional. TEMPO/Dasril Roszandi

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik, Hamdi Muluk, mengatakan audit investigasi lembaga survei hanya mengambil sampelnya saja. Menurut dia, pengambilan sampel hasil hitung cepat pemilihan presiden itu akan diverifikasi dan dicek dulu datanya. (Baca: Petisi Desak Lembaga Survei Buka Sumber Dana)

"Kita random, dihubungi melalui telepon. Kalau prosedurnya jelas, kita anggap lolos," ujar Hamdi ketika dihubungi, Senin, 14 Maret 2014. Bila tidak bisa mempertanggungjawabkan, dia dan tim akan menelusuri di lapangan dan mengambil sampel dua atau tiga orang saja secara acak atau 10 persen dari relawannya.

Kalau tenaga lapangan tidak ada, tutur dia, tim bisa menyimpulkan bahwa lembaga survei itu ngawur cara pengumpulan datanya. "Kita punya banyak metode," ujar guru besar di Universitas Indonesia itu. Cara lainnya jika ditemukan kejanggalan dari informasi tenaga lapangan, kata Hamdi, tim akan turun melakukan pengecekan silang.

Selain itu, tim juga akan mengecek software yang digunakan lembaga survei dalam penghitungan hasil pemilihan presiden. "Input-output. Kalau datanya keluarnya aneh, jadi manipulasi di software," ujarnya. (Baca: Jokowi Yakin Hasil Quick Count dan Real Count Sama)

Dia memastikan lembaga survei yang membuka datanya ke publik tentunya mendapat prasangka baik. "Proses auditnya tidak panjang," ujar Hamdi.

Pada Rabu dan Kamis pekan ini, Persepi akan memanggil enam lembaga survei yang menyajikan hasil berbeda dalam hasil hitung cepat pemilihan presiden. Dua di antaranya adalah Saiful Mujani Research and Consulting-Lembaga Survei Indonesia dan Center for Strategic and International Studies-Cyrus.

"Mereka gabungan, yang dipanggil salah satunya saja," tuturnya. Selain itu, ada Indikator Politik, Populi Center, Jaringan Suara Indonesia, dan Pusat Kebijakan dan Pembangunan Strategis. (Baca: 4 Lembaga Survei Dilaporkan ke Polisi)

LINDA TRIANITA

Berita Lainnya:
Jokowi-JK Klaim Sudah Kantongi Seluruh Form C-1
Jokowi Persilakan Pendukung Prabowo Ikut Koalisi
Begini Dugaan Penggelembungan Suara di Tangerang

Berita terkait

KIP Uji Konsekuensi Informasi Data Pemilu KPU Pekan Depan

55 hari lalu

KIP Uji Konsekuensi Informasi Data Pemilu KPU Pekan Depan

Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN) meminta informasi real count (hitung nyata) dalam bentuk data mentah seperti file nilai dipisah

Baca Selengkapnya

Politikus Malaysia dan Timor Leste Pertanyakan KPU soal Pencalonan Gibran Rakabuming

13 Februari 2024

Politikus Malaysia dan Timor Leste Pertanyakan KPU soal Pencalonan Gibran Rakabuming

Politikus Malaysia dan Timor Leste yang tergabung dalam organisasi jaringan anggota parlemen se-ASEAN mempertanyakan pencalonan Gibran Rakabuming.

Baca Selengkapnya

Cara Mencoblos di TPS saat Pemilu 2024 dan Persyaratannya

18 Januari 2024

Cara Mencoblos di TPS saat Pemilu 2024 dan Persyaratannya

Pemilu 2024 akan dilaksanakan pada Rabu, 14 Februari 2024 pukul 07.00-13.00 waktu setempat. Berikut tata cara mencoblos di TPS saat Pemilu.

Baca Selengkapnya

KPU Libatkan BNN Periksa Kesehatan Bebas Narkoba Capres-Cawapres

16 Oktober 2023

KPU Libatkan BNN Periksa Kesehatan Bebas Narkoba Capres-Cawapres

KPU akan melibatkan BNN dalam pemeriksaan kesehatan bakal calon presiden dan wakilnya. BNN masuk dalam tim untuk memastikan para calon bebas narkoba.

Baca Selengkapnya

KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

7 Agustus 2023

KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

KPU DKI mengumumkan ribuan bakal calon legislatif (bacaleg) memenuhi syarat (MS) dan sisanya, ratusan peminat tidak memenuhi syarat (TMS)

Baca Selengkapnya

KPU Kamboja Coret Satu-satunya Partai Oposisi dari Pemilu

15 Mei 2023

KPU Kamboja Coret Satu-satunya Partai Oposisi dari Pemilu

Dengan dicoretnya partai oposisi dari pemilu Kamboja, maka Partai Rakyat Kamboja yang berkuasa akan maju tanpa lawan.

Baca Selengkapnya

Pendaftaran Calon Komisioner KPU DKI Jakarta Periode 2023-2028 Dibuka

11 Februari 2023

Pendaftaran Calon Komisioner KPU DKI Jakarta Periode 2023-2028 Dibuka

Masa pendaftaran calon anggota komisioner KPU DKI Jakarta dibuka 10-21 Februarai 2023. Simak materi dan jadwal seleksi anggota KPU DKI.

Baca Selengkapnya

Debus Omnibus

8 Januari 2023

Debus Omnibus

Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) Cipta Kerja menghidupkan kembali omnibus law yang inkonstitusional bersyarat.

Baca Selengkapnya

KPU Teken MoU dengan Asosiasi Profesi Keilmuan

29 Desember 2022

KPU Teken MoU dengan Asosiasi Profesi Keilmuan

Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum menyaksikan langsung penekenan MoU tersebut.

Baca Selengkapnya

Waswas Nilai Tukar Rupiah

14 Desember 2022

Waswas Nilai Tukar Rupiah

Nilai tukar rupiah diperkirakan terus melemah hingga tahun depan.

Baca Selengkapnya