TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tjahjo Kumolo meminta political will dari partai pendukung Prabowo-Hatta yang ingin bergabung dalam koalisi pengusung Jokowi-JK.
"Masih pengin (bergabung)? Kami tunggu saja political will-nya bagaimana," kata Tjahjo kepada Tempo, Senin, 14 Juli 2014. (Baca: Golkar Berpotensi Gabung, Jokowi: Ya, Bagus)
Tjahjo enggan bicara lebih banyak masalah itu. Selain belum pernah ada pembicaraan antara kubu Jokowi-JK dan parpol yang ingin bergabung, juga karena PDI Perjuangan dan parpol pengusung Jokowi-JK saat ini masih berkonsentrasi mengawasi tahapan-tahapan penghitungan dan rekapitulasi suara hingga diumumkan secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum 22 Juli mendatang.
Setidaknya ada dua parpol yang disebut-sebut ingin pindah koalisi dari kubu Prabowo-Hatta ke kubu Jokowi-JK. Dua parpol tersebut adalah Partai Golongan Karya dan Partai Persatuan Pembangunan. Bahkan terjadi perpecahan di internal kedua partai itu.
Terkait dengan itu, Tjahjo enggan mengomentarinya karena merasa tidak etis mengurusi rumah tangga parpol lain. “Kami tunggu saja dulu hingga situasi tenang,” ujar Tjahjo.
Sejumlah petinggi Partai Golkar di tingkat pusat dan sejumlah daerah mendesak dilakukan penyelamatan partai. Di antaranya dengan mempercepat agenda Musyawarah Nasional (Munas) Golkar. Melalui Munas, tidak tertutup kemungkinan untuk mengeluarkan keputusan tentang beralihnya Golkar bergabung ke koalisi partai pengusung Jokowi-Hatta.
Wacana tentang bakal hengkangnya Golkar dari kubu Prabowo-Hatta semakin kuat setelah Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono menyatakan partainya masih membuka peluang untuk mengubah haluan ke kubu Jokowi-JK. (Baca: Jokowi-JK Menang, Munas Golkar Lebih Dinamis)
Namun Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung memastikan partainya tetap mendukung Prabowo-Hatta. "Dalam konteks pemilihan presiden, kami sudah memberikan dukungan ke Prabowo-Hatta," tutur Akbar, Minggu, 13 Juli 2014.
Akbar bahkan mengatakan Golkar turut mendeklarasikan koalisi permanen seluruh parpol pendukung Prabowo-Hatta hingga lima tahun ke depan.
Akbar menjelaskan tujuan dibentuknya koalisi permanen untuk memperkuat pemerintahan Prabowo-Hatta jika terpilih berdasarkan hasil penghitungan suara versi KPU. Dengan dibentuknya koalisi permanen, ujar Akbar, roda pemerintahan Prabowo-Hatta bisa berjalan secara optimal.
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
22 Desember 2021
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.
