Antisipasi Rusuh Pasca-Pilpres, TNI Lipatgandakan Patroli  

Reporter

Minggu, 13 Juli 2014 12:40 WIB

TEMPO/Fahmi Ali

TEMPO.CO, Palembang - Pasca-pemungutan suara pemilihan presiden dan wakil presiden 9 Juli 2014 hingga penetapan pemenang oleh Komisi Pemilihan Umum 22 Juli mendatang dinilai sebagai masa yang rawan terjadi konflik horizontal antara kedua pendukung kandidat di Palembang, Sumatera Selatan.

Untuk mengantisipasi potensi kerusuhan, aparat TNI Angkatan Darat melipatgandakan kegiatan patroli udara dan darat di daerah yang dinilai rawan terjadi bentrokan massa, termasuk daerah yang menjadi basis massa pendukung masing-masing kandidat dan kantor tim pemenangan.

Komandan Kodim 0418 Palembang Letnan Kolonel Ahmad Muttaqin mengatakan, dari hasil inventarisasi TNI dan Kepolisian RI, sekurang-kurangnya belasan daerah terindikasi rawan kerusuhan di Palembang. "Kita tahu saat ini belum semua elemen bersatu menyikapi hasil pilpres," kata Muttaqin, Ahad, 13 Juli 2014.

Menurut Muttaqin, apa pun gejala perpecahan yang muncul harus disikapi dengan cepat agar tidak berubah menjadi amuk massa. Karena itu, di Palembang, TNI AD mempersiapkan 250 personel. Mereka membantu aparat kepolisian mengamankan perjalanan kotak suara dari TPS, PPS, PPK, hingga ke KPU.

Selain itu, TNI AD juga menurunkan 100 anggotanya untuk dipersiapkan membantu pengamanan di Polresta Palembang, satu kompi bantuan dari Raider 200, dan satu peleton bantuan dari Kavaleri.

Sebelumnya, Muttaqin bersama Komandan Detasemen Intel Kodam Sriwijaya Letnan Kolonel Aksa Herlambang memantau situasi keamanan dari udara menggunakan pesawat helikopter Bell 412 TNI AD dengan pilot CPN Zulfirman Chaniago.

Pemantauan semacam itu dilakukannya setiap hari. Hingga hari ini, kondisi keamanan di Kota Palembang masih kondusif, meski dua kubu saling mengklaim menang berdasarkan hasil hitung cepat beberapa lembaga survei.

“Kami sudah melakukan pemantauan sejak H-1 hingga 22 Juli, terutama kawasan-kawasan yang dinilai rawan,“ ujar Muttaqin.

Panglima Kodam Sriwijaya Mayor Jenderal Bambang Budi Waluyo mengatakan TNI berkomitmen membantu kepolisian dalam mengamankan proses pemilu. Pengamanan tidak hanya dilakukan pada saat pencoblosan, melainkan juga seusai pencoblosan, agar tidak terjadi tindakan-tindakan anarkistis.

Bambang berharap masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden serta para pendukungnya harus siap menang dan siap kalah.






PARLIZA HENDRAWAN






Advertising
Advertising

Berita terkait

Survei Capres Muhaimin Iskandar Rendah, PKB: Masih Ada Peluang

27 Desember 2021

Survei Capres Muhaimin Iskandar Rendah, PKB: Masih Ada Peluang

Dalam survei tersebut Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar hanya dipilih 0,1 persen responden.

Baca Selengkapnya

DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024

22 Desember 2021

DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024

Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.

Baca Selengkapnya

Ketimbang Menjabat Menteri, Luhut Sebut Lebih Enak Jadi Tentara

2 Mei 2020

Ketimbang Menjabat Menteri, Luhut Sebut Lebih Enak Jadi Tentara

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memilih bertugas sebagai tentara ketimbang menteri.

Baca Selengkapnya

Reformasi TNI di Masa Presiden Jokowi Dinilai Berjalan Mundur

7 Februari 2018

Reformasi TNI di Masa Presiden Jokowi Dinilai Berjalan Mundur

Sejumlah kalangan menilai reformasi di tubuh TNI mengalami langkah mundur di masa Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya

Polri Dinilai Beri Pintu Masuk TNI Masuk ke Ranah Ketertiban

4 Februari 2018

Polri Dinilai Beri Pintu Masuk TNI Masuk ke Ranah Ketertiban

Pengamat hukum Bivitri Susanti meminta nota kesepahaman Polri dan TNI soal pemeliharaan keamanan dan ketertiban dibatalkan.

Baca Selengkapnya

YLBHI: Sistem Peradilan Militer Harus Segera Diperbarui

16 Desember 2017

YLBHI: Sistem Peradilan Militer Harus Segera Diperbarui

Pengacara publik dari Lembaga Bantuan Hukum Julius Ibrani mengatakan reformasi sektor militer di Indonesia masih belum mencapai targetnya.

Baca Selengkapnya

Hut TNI 72 Tahun, Simak Cuitan Netizen

7 Oktober 2017

Hut TNI 72 Tahun, Simak Cuitan Netizen

Topik mengenai TNI di lini masa merupakan salah satu isu yang selalu "in" di mata Netizen, terutama marak dibicarakan saat merayakan HUT TNI kali ini

Baca Selengkapnya

Ini Alutsista yang Dipamerkan pada Acara HUT TNI di Cilegon

5 Oktober 2017

Ini Alutsista yang Dipamerkan pada Acara HUT TNI di Cilegon

Peringatan HUT TNI ke-72 dilaksanakan di Dermaga Indah Kiat Cilegon, Banten, Kamis 5 Oktober 2017. Acara ini dimulai pukul 08.00.

Baca Selengkapnya

Kodim Brebes Gelar Nobar Film G30S PKI di Desa dan Sekolah

22 September 2017

Kodim Brebes Gelar Nobar Film G30S PKI di Desa dan Sekolah

Komando Distrik Militer 0713/Brebes akan menggelar nonton bareng film G 30S PKI di setiap desa dan beberapa sekolah.

Baca Selengkapnya

Wiranto: TNI Tak Bisa Dinilai dari Kinerjanya di Masa Lalu  

22 September 2017

Wiranto: TNI Tak Bisa Dinilai dari Kinerjanya di Masa Lalu  

Wiranto beralasan tidak adil bila ada pihak yang menilai kinerja TNI di masa lalu dengan situasi saat ini yang sudah berbeda.

Baca Selengkapnya