Terjadi Kecurangan, 6 Provinsi Pemilu Ulang

Reporter

Minggu, 13 Juli 2014 03:26 WIB

Sejumlah warga menggunakan hak suaranya saat pemungutan suara ulang Pemilu Legislatif 2014 di Lingkungan Wanasari, Denpasar, Bali (20/4). (TEMPO/Johannes P. Christo)

TEMPO.CO , Jakarta:Anggota Komisi Pemilihan Umum Hadar Nafis Gumay mengatakan terdapat 11 tempat pemungutan suara di 6 Provinsi harus melakukan pemilu ulang disebabkan oleh adanya berbagai kecurangan. "Pemilu ulang akan dilakukan sesegera mungkin, supaya mereka tidak ketinggalan proses rekapitulasi," ujar Hadar di kantornya, Sabtu, 12 Juli 2014.

Adapun, 11 TPS tersebut terdapat di Halmahera Tengah, Maluku Utara sebanyak 1 TPS, Ambon, Maluku (1), Buton , Sulawesi Tenggara (1), Indramayu (1), Cianjur (4), Majalengka (1), Jawa Barat, Bukittinggi, Sumatera Barat (1), dan Kulonprogo, DI Yogyakarta (1). (Baca juga : Empat TPS di Cianjur Akan Gelar Coblosan Ulang.)

Penyebab pemilu ulang, kata Hadar, beragam. Misalnya, ditemukan jumlah surat suara melebihi jumlah pemilih. Jumlah pemilih hanya 300 orang, sedangkan surat suaranya 302. "Kemungkinan ada yang memiliki surat suara lebih dan dimasukkan sekalian ke kotak suara," kata Hadar.

Selain itu, ada juga pemilih yang mencoblos lebih dari satu surat suara dengan alasan mewakili keluarganya. Di Halmahera Tengah, sisa surat suara dibagi oleh Ketua KPPS kepada saksi salah satu pasangan calon. "Petugas yang seperti ini akan langsung diproses," kata dia.

Meskipun harus dilaksanakan pemilu ulang di sejumlah daerah, Hadar mengklaim pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden jauh lebih baik dibanding pemilu legislatif. "Dari sekitar 470 ribu TPS, hanya 11 yang diulang. Saya rasa ini cukup bagus," katanya.

TIKA PRIMANDARI



Terpopuler
Serangan ISIS Mendekati Mekah
Pro-Prabowo, Saham MNC dan Viva Group Rontok
PBB: Konflik Israel-Palestina Semakin Memburuk

Berita terkait

KIP Uji Konsekuensi Informasi Data Pemilu KPU Pekan Depan

53 hari lalu

KIP Uji Konsekuensi Informasi Data Pemilu KPU Pekan Depan

Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN) meminta informasi real count (hitung nyata) dalam bentuk data mentah seperti file nilai dipisah

Baca Selengkapnya

Politikus Malaysia dan Timor Leste Pertanyakan KPU soal Pencalonan Gibran Rakabuming

13 Februari 2024

Politikus Malaysia dan Timor Leste Pertanyakan KPU soal Pencalonan Gibran Rakabuming

Politikus Malaysia dan Timor Leste yang tergabung dalam organisasi jaringan anggota parlemen se-ASEAN mempertanyakan pencalonan Gibran Rakabuming.

Baca Selengkapnya

Cara Mencoblos di TPS saat Pemilu 2024 dan Persyaratannya

18 Januari 2024

Cara Mencoblos di TPS saat Pemilu 2024 dan Persyaratannya

Pemilu 2024 akan dilaksanakan pada Rabu, 14 Februari 2024 pukul 07.00-13.00 waktu setempat. Berikut tata cara mencoblos di TPS saat Pemilu.

Baca Selengkapnya

KPU Libatkan BNN Periksa Kesehatan Bebas Narkoba Capres-Cawapres

16 Oktober 2023

KPU Libatkan BNN Periksa Kesehatan Bebas Narkoba Capres-Cawapres

KPU akan melibatkan BNN dalam pemeriksaan kesehatan bakal calon presiden dan wakilnya. BNN masuk dalam tim untuk memastikan para calon bebas narkoba.

Baca Selengkapnya

KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

7 Agustus 2023

KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

KPU DKI mengumumkan ribuan bakal calon legislatif (bacaleg) memenuhi syarat (MS) dan sisanya, ratusan peminat tidak memenuhi syarat (TMS)

Baca Selengkapnya

KPU Kamboja Coret Satu-satunya Partai Oposisi dari Pemilu

15 Mei 2023

KPU Kamboja Coret Satu-satunya Partai Oposisi dari Pemilu

Dengan dicoretnya partai oposisi dari pemilu Kamboja, maka Partai Rakyat Kamboja yang berkuasa akan maju tanpa lawan.

Baca Selengkapnya

Pendaftaran Calon Komisioner KPU DKI Jakarta Periode 2023-2028 Dibuka

11 Februari 2023

Pendaftaran Calon Komisioner KPU DKI Jakarta Periode 2023-2028 Dibuka

Masa pendaftaran calon anggota komisioner KPU DKI Jakarta dibuka 10-21 Februarai 2023. Simak materi dan jadwal seleksi anggota KPU DKI.

Baca Selengkapnya

Debus Omnibus

8 Januari 2023

Debus Omnibus

Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) Cipta Kerja menghidupkan kembali omnibus law yang inkonstitusional bersyarat.

Baca Selengkapnya

KPU Teken MoU dengan Asosiasi Profesi Keilmuan

29 Desember 2022

KPU Teken MoU dengan Asosiasi Profesi Keilmuan

Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum menyaksikan langsung penekenan MoU tersebut.

Baca Selengkapnya

Waswas Nilai Tukar Rupiah

14 Desember 2022

Waswas Nilai Tukar Rupiah

Nilai tukar rupiah diperkirakan terus melemah hingga tahun depan.

Baca Selengkapnya