Abraham Samad (kiri) dan Bambang Widjojanto menjelaskan keterangan terkait penetapan mantan Ketua BPK Hadi Poernomo sebagai tersangka di Gedung KPK Jakarta (21/4). Diperkirakan Hadi Poernomo merugikan negara mencapai Rp375 miliar. ANTARA/Wahyu Putro A
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto mengingatkan masyarakat agar berpartisipasi untuk mengawasi penghitungan suara pemilu presiden. Menurut dia, pemilihan umum presiden rawan dengan kecurangan.
Kecurangan itu bisa berupa tindakan intimidasi, politik uang, hingga konflik kepentingan. "Semuanya berujung penyelewengan. Hasilnya adalah manipulasi hasil pemilu," kata Bambang melalui pesan pendek, Jumat, 11 Juli 2014.
Namun, Bambang mengaku lembaganya belum menemukan kecurangan itu. "Belum ada laporan dari masyarakat soal kecurangan itu," kata dia. (baca: Bawaslu: Kecurangan Mudah Terdeteksi)
Pemilu presiden telah digelar 9 Juli lalu. Menurut Bambang, hingga hasilnya diumumkan secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum, harus ada yang mengawasi proses penghitungan suara secara intensif. "Publik perlu terlibat mengawasi prosesnya," kata dia. "Supaya potensi kerawanan itu bisa diantisipasi."
Bambang menilai jajaran penyelenggara dan pengawas pemilu harus mewaspadai politik uang. "Sebab itu potensial terjadi untuk mempengaruhi akuntabilitas mereka," kata dia.
Senada dengan Bambang, juru bicara KPK Johan Budi Sapto Prabowo meminta masyarakat melapor ke KPK bila menemukan dugaan kongkalikong antara KPU dan pihak peserta pemilu presiden. Pelaporan itu bakal ditindaklanjuti lantaran KPU merupakan penyelenggara negara. "Saya kira KPU tak akan main-main dalam melaksanakan tugasnya. Dan memang, KPU jangan main-main terhadap masalah bangsa karena KPK tidak tidur," kata Johan di kantornya, Kamis, 10 Juli 2014. (baca: KPU Jangan Main-main, KPK Tidak Tidur)
Menurut Johan, KPK tak hanya bisa bergerak ke KPU, tetapi juga ke Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum. "Lembaga-lembaga itu adalah penyelenggara negara," ujar dia.
Saat ini KPK memang tak bisa mengawasi KPU. Komisi antirasuah itu baru bisa bergerak kalau ada pelaporan dari masyarakat. "Jadi, masyarakat yang punya info adanya kongkalikong bisa melapor ke KPK," kata Johan.
"Kami mengimbau pada penyelenggara pemilu presiden karena ini menentukan nasib negara. Jangan main-main dengan nasib rakyat. KPK akan bergerak bila ada laporan dari masyarakat," kata Johan.
