Empat TPS di Cianjur Akan Gelar Coblosan Ulang  

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Jumat, 11 Juli 2014 21:55 WIB

TEMPO/Arif Fadillah

TEMPO.CO, Cianjur -Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur terpaksa melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di empat Tempat Pemungutan Suara yaitu 37, 38, 39, 40 di RW 19 Kelurahan Sayang Kecamatan Cianjur Kabuppaten Cianjur, Jawa Barat.

PSU dilakukan oleh KPU setelah menerima rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Cianjur yang menemukan indikasi kelalaian dan pelanggaran yang dilakukan penyelenggara KPPS TPS 40.

Anggota Panwaslu Kabupaten Cianjur Bidang Pengawasan, Saepul Anwar, mengatakan, rekomendasi yang diberikan pihaknya kepada KPU untuk melakukan PSU setelah menerima laporan dari anggota Panitia Pengawas Lapangan Kelurahan Sayang dan Panwaslu Kecamatan Cianjur yang menemukan adanya kejanggalan jumlah pemilih di TPS 40.

"Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 40 tidak sama dengan jumlah pemilih yang ada di DPT tersebut, malahan melebihi. Seharusnya jumlah DPT tersebut 357 tapi yang datang lebih dari 400 orang," ujar Saepul di Cianjur, Jumat 11 Juli 2014.

Saepul menjelaskan, kelebihan jumlah pemilih di TPS 40 berimbas pada permintaan penambahan surat suara ke KPU yang sebenarnya menimbulkan kecurigaan pihaknya sebagai pengawas pemilu. "Hasil penelusuran kami akhirnya membuktikan bahwa ada yang salah dengan yang dilakukan Ketua KPPS 40. Mereka tidak mematuhi aturan yan berlaku dimana anggota KKPS seharusnya berkoordinasi dengan PPS untuk menentukan kebijakan bukan dengan orang lain," ujarnya.

Permasalahannya, lanjut Saepul, ada upaya yang dilakukan pihak luar dengan menggiring para pemilih dari TPS 37, 38, 39 untuk memilih di TPS 40. Menurutnya, langkah itu dilakukan oleh ketua RW tanpa berkoordinasi dengan PPS atau PPK. "Sampai akhirnya pada rapat pleno tadi malam kami merekomendasikan KPU untuk menggelar PSU di empat TPS tersebut," paparnya.

Selain PSU, Panwaslu juga merekomendasikan untuk tidak mengikutsertakan perangkat KPPS di TPS pada pemilihan ulang nanti dan meminta penyelnggaranya diganti sama PPS atau pejabat di atasnya. "Ini bukti tidak profesionalitasnya mereka. Kami juga meminta PSU digelar secapatnya supaya tidak menghambat proses rekapitulasi di tingkat PPS nanti," ujarnya.

Sementara itu, menurut Saepul, pihaknya juga akan mendalami motivasi yang dilakukan oknum RW tersebut. Pihaknya akan menyerahkan hasil temuan itu kepada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

Komisioner KPU Kabupaten Cianjur Bidang Teknis, Kusnadi, menjelaskan, PSU yang direkomendasikan oleh Panwaslu Kabupaten Cianjur akan diselenggarakan hari Sabtu di empat TPS. "Kami akan melaksanakan hasil rekomendasi dari Panwaslu untuk melakukan PSU, karena ada kekhwatiran dari mereka sehingga PSU harus dilakukan," terangnya.

DEDEN ABDUL AZIZ



Terpopuler
Serangan Israel ke Palestina, Dunia Terbelah
Jet Israel Bombardir Jalur Gaza, 72 Orang Tewas
Dubes Palestina: Solusi Dua Negara yang Terbaik

Berita terkait

KIP Uji Konsekuensi Informasi Data Pemilu KPU Pekan Depan

53 hari lalu

KIP Uji Konsekuensi Informasi Data Pemilu KPU Pekan Depan

Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN) meminta informasi real count (hitung nyata) dalam bentuk data mentah seperti file nilai dipisah

Baca Selengkapnya

Politikus Malaysia dan Timor Leste Pertanyakan KPU soal Pencalonan Gibran Rakabuming

13 Februari 2024

Politikus Malaysia dan Timor Leste Pertanyakan KPU soal Pencalonan Gibran Rakabuming

Politikus Malaysia dan Timor Leste yang tergabung dalam organisasi jaringan anggota parlemen se-ASEAN mempertanyakan pencalonan Gibran Rakabuming.

Baca Selengkapnya

Cara Mencoblos di TPS saat Pemilu 2024 dan Persyaratannya

18 Januari 2024

Cara Mencoblos di TPS saat Pemilu 2024 dan Persyaratannya

Pemilu 2024 akan dilaksanakan pada Rabu, 14 Februari 2024 pukul 07.00-13.00 waktu setempat. Berikut tata cara mencoblos di TPS saat Pemilu.

Baca Selengkapnya

KPU Libatkan BNN Periksa Kesehatan Bebas Narkoba Capres-Cawapres

16 Oktober 2023

KPU Libatkan BNN Periksa Kesehatan Bebas Narkoba Capres-Cawapres

KPU akan melibatkan BNN dalam pemeriksaan kesehatan bakal calon presiden dan wakilnya. BNN masuk dalam tim untuk memastikan para calon bebas narkoba.

Baca Selengkapnya

KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

7 Agustus 2023

KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

KPU DKI mengumumkan ribuan bakal calon legislatif (bacaleg) memenuhi syarat (MS) dan sisanya, ratusan peminat tidak memenuhi syarat (TMS)

Baca Selengkapnya

KPU Kamboja Coret Satu-satunya Partai Oposisi dari Pemilu

15 Mei 2023

KPU Kamboja Coret Satu-satunya Partai Oposisi dari Pemilu

Dengan dicoretnya partai oposisi dari pemilu Kamboja, maka Partai Rakyat Kamboja yang berkuasa akan maju tanpa lawan.

Baca Selengkapnya

Pendaftaran Calon Komisioner KPU DKI Jakarta Periode 2023-2028 Dibuka

11 Februari 2023

Pendaftaran Calon Komisioner KPU DKI Jakarta Periode 2023-2028 Dibuka

Masa pendaftaran calon anggota komisioner KPU DKI Jakarta dibuka 10-21 Februarai 2023. Simak materi dan jadwal seleksi anggota KPU DKI.

Baca Selengkapnya

Debus Omnibus

8 Januari 2023

Debus Omnibus

Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) Cipta Kerja menghidupkan kembali omnibus law yang inkonstitusional bersyarat.

Baca Selengkapnya

KPU Teken MoU dengan Asosiasi Profesi Keilmuan

29 Desember 2022

KPU Teken MoU dengan Asosiasi Profesi Keilmuan

Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum menyaksikan langsung penekenan MoU tersebut.

Baca Selengkapnya

Waswas Nilai Tukar Rupiah

14 Desember 2022

Waswas Nilai Tukar Rupiah

Nilai tukar rupiah diperkirakan terus melemah hingga tahun depan.

Baca Selengkapnya