Anggota kepolisian berjalan keluar gedung saat melakukan penjagaan usai terjadi pelemparan bom molotov Kantor Lembaga Survei Jaringan Suara Indonesia (JSI) di Jalan Warung Jati, Pancoran, Jakarta Selatan, 11 Juli 2014. Tempo/Dian Triyuli Handoko
TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah kantor lembaga survei dijaga polisi setelah pengumuman hitung cepat pemilu presiden 2014. Penjagaan dilakukan karena ada informasi pergerakan massa ke sejumlah lembaga survei yang mengumumkan hasil hitung cepat.
“Kemarin Kapolsek Menteng dan sejumlah Brimob datang sekitar pukul 02.30 WIB,” kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanudin Muhtadi, Jumat, 11 Juli 2014. Menurut Burhan, kedatangan polisi juga didampingi oleh pengurus warga setempat.
Kantor Jaringan Suara Indonesia dilempar bom molotov dinihari tadi. Jaringan Suara merupakan salah satu lembaga survei yang menjadikan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa sebagai pemenang versi hitung cepat. Sedangkan Indikator, SMRC, dan Cyrus justru mengumumkan Jokowi-Jusuf Kalla sebagai pemenang versi hitung cepat.
Burhan mengatakan kantor Indikator di wilayah Menteng dijaga oleh sekitar sebelas anggota kepolisian. Menurut mereka, kata Burhan, ada indikasi pergerakan massa ke kantor lembaga survei yang melakukan hitung cepat. Burhan menuturkan penjagaan serupa juga dialami oleh lembaga survei lain, seperti Cyrus Network, Saiful Mujani Research and Consulting, serta Lembaga Survei Indonesia.
Burhan menuturkan sejauh ini pihaknya tak menerima ancaman dan teror sesudah pemilu presiden, termasuk adanya indikasi pergerakan massa. Namun dia berterima kasih atas kesediaan polisi yang menjaga kantornya. “Saya harus apresiasi itu,” kata Burhan.
Peneliti Populi Center, Usep S. Ahyar, juga mengaku kantornya dijaga sejumlah aparat kepolisian sejak subuh dinihari tadi. Menurut Usep, pihaknya tak meminta bantuan pengamanan kepada kepolisian. “Barangkali untuk menjaga atas hal-hal yang tak diinginkan,” katanya. Kantor Populi Center berlokasi di kawasan Senayan.
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
22 Desember 2021
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.
