Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie menjadi imam Sholat berjamaah bersama calon Presiden Prabowo Subianto usai berziarah ke makam Soeharto di Istana Giribangun, Matesih, Karanganyar, (8/6). Tempo/Ukky Primartantyo
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi mengatakan berdasarkan exit poll lembaganya, berkumpulnya partai Islam di koalisi Prabowo tak pengaruhi pemilih. Terbukti, sebagian besar pemilih Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mengaku tak taat beribadah. "Berdasarkan tingkat religiusitas Islam, 46.7 persen responden yang memilih Prabowo mengaku tak taat beragama," kata Burhanuddin kepada Tempo usai konferensi pers hasil hitung cepat lembaga-lembaga survei di Hotel Atlet Century, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis malam.
Angka itu lebih tinggi ketimbang tingkat religiusitas pemilih pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla. "Sekitar 39.7 persen responden yang memilih Jokowi-JK mengaku tak taat beragama." Exit poll diadakan terhadap 1.904 yang telah menggunakan hak pilihnya. Simpang kesalahan exit poll ini sekitar 2,2 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. (Baca: Kubu Prabowo Khawatir Dicurangi Saat Penghitungan Suara)
Kondisi itu, kata Burhanuddin, menandakan para pemilih dengan tingkat religiusitas Islam tinggi tak terpengaruh oleh partai-partai Islam pendukung Prabowo-Hatta. Calon nomor urut satu tersebut didukung sejumlah partai Islam, yaitu Partai Amanat Nasional, Partai keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Bulan Bintang. (Baca: Integritas Lembaga Survei Pro-Prabowo Diragukan)
Dari segi organisasi Islam, kata Burhanuddin, selisih dukungan pun tak jauh. Sekitar 43 persen pengikut Nahdlatul Ulama memilih Prabowo-Hatta. Dukungan itu hanya selisih satu persen dengan dukungan kaum nahdliyin untuk Jokowi-JK.
Burhanuddin mengatakan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden ini para pemilih sudah memiliki preferensi masing-masing. "Jadi, saat petugas di lapangan mewawancarai mereka, mereka telah mantap memilih, bahkan dari awal dua calon pasangan tersebut diumumkan sebagai peserta pemilu," kata Burhanuddin.
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
22 Desember 2021
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.
