KIP Dukung Audit Lembaga Survei

Reporter

Editor

Budi Riza

Jumat, 11 Juli 2014 04:58 WIB

Prabowo Subianto dan Jokowi saat debat calon presiden di Jakarta, 15 Juni 2014. ANTARA/Andika Wahyu

TEMPO.CO, Jakarta - Komisioner Komisi Informasi Pusat, Rumadi, mengatakan dirinya mendukung dilakukannya audit lembaga-lembaga survei yang melakukan penghitungan cepat hasil pemilu presiden 2014. Sebab, hasil hitung cepat lembaga-lembaga survei tersebut punya hasil yang berbeda.

Kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla, dinyatakan sebagai pemenang pilpres 2014 oleh lembaga survei yang berbeda. "Hal ini justru mengotori ruang publik dengan informasi yang menyesatkan," kata Rumadi dalam siaran persnya yang diperoleh Tempo, Kamis, 10 Juli 2014.

Dia menuding ada lembaga survei yang tidak akurat dalam melakukan hitung cepat. Bahkan, ada beberapa lembaga survei yang sengaja mendistorsi fakta untuk memenangkan salah satu pasangan capres-cawapres. (Baca: Beda Hitungan, Lembaga Survei Diminta Buka-bukaan)

Rumadi pun khawatir informasi palsu tersebut bakal menjadi pemicu gesekan antara masyarakat pendukung pasangan nomor urut 1 dan 2. Sebab di beberapa daerah, pendukung kedua kubu sudah sempat turun konvoi di jalan. (Baca: Lembaga Survei Nakal Akan Dijatuhi Sanksi)

Oleh karena itu, KIP meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono turun tangan mengimbau masyarakat tidak mengotori ruang publik dengan informasi palsu. Komisi Informasi Publik juga meminta Komisi Pemilihan Umum untuk memberikan informasi yang akurat ke masyarakat. "KPU harus memastikan proses rekapitulasi yang akan berakhir 22 Juli mendatang berjalan dengan transparan dan akuntabel," kata Rumadi.

Komisi Informasi Publik juga meminta media massa untuk menginformasikan berita hasil survei yang menyesatkan demi membela dan memenangkan kandidat yang didukung. "Ingat media massa itu sebagai salah satu pilar demokrasi dan penjaga akal sehat masyarakat," kata dia. (Baca: Bawaslu Bersikap Hasil Survei Tidak Final)

Sebelumnya, berdasarkan hasil hitung cepat Cyrus Network bekerja sama dengan Center for Strategic and International Studies (CSIS), pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla menang. Hitung cepat di 2.000 tempat pemungutan suara (TPS) di 77 daerah dan 33 provinsi seluruh Indonesia, pasangan calon presiden dan wakil presiden Jokowi-JK memperoleh suara 45,17 persen, mengalahkan Prabowo-Hatta dengan perolehan 42,15 persen.

Di lain pihak, pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa unggul dalam hitung cepat yang dilakukan Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis) dan Lembaga Survei Nasional (LSN). Prabowo-Hatta unggul tipis dari pasangan Jokowi-JK.

INDRA WIJAYA

Terpopuler:


Jokowi Menang, Indeks Bisa Tembus 5.200
Hidayat: Investor Cemas Hasil Pemilu Beda Tipis
Saat Pensiun, Djoko Kirmanto Akan Ternak Lele

Berita terkait

KIP Uji Konsekuensi Informasi Data Pemilu KPU Pekan Depan

55 hari lalu

KIP Uji Konsekuensi Informasi Data Pemilu KPU Pekan Depan

Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN) meminta informasi real count (hitung nyata) dalam bentuk data mentah seperti file nilai dipisah

Baca Selengkapnya

Politikus Malaysia dan Timor Leste Pertanyakan KPU soal Pencalonan Gibran Rakabuming

13 Februari 2024

Politikus Malaysia dan Timor Leste Pertanyakan KPU soal Pencalonan Gibran Rakabuming

Politikus Malaysia dan Timor Leste yang tergabung dalam organisasi jaringan anggota parlemen se-ASEAN mempertanyakan pencalonan Gibran Rakabuming.

Baca Selengkapnya

Cara Mencoblos di TPS saat Pemilu 2024 dan Persyaratannya

18 Januari 2024

Cara Mencoblos di TPS saat Pemilu 2024 dan Persyaratannya

Pemilu 2024 akan dilaksanakan pada Rabu, 14 Februari 2024 pukul 07.00-13.00 waktu setempat. Berikut tata cara mencoblos di TPS saat Pemilu.

Baca Selengkapnya

KPU Libatkan BNN Periksa Kesehatan Bebas Narkoba Capres-Cawapres

16 Oktober 2023

KPU Libatkan BNN Periksa Kesehatan Bebas Narkoba Capres-Cawapres

KPU akan melibatkan BNN dalam pemeriksaan kesehatan bakal calon presiden dan wakilnya. BNN masuk dalam tim untuk memastikan para calon bebas narkoba.

Baca Selengkapnya

KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

7 Agustus 2023

KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

KPU DKI mengumumkan ribuan bakal calon legislatif (bacaleg) memenuhi syarat (MS) dan sisanya, ratusan peminat tidak memenuhi syarat (TMS)

Baca Selengkapnya

KPU Kamboja Coret Satu-satunya Partai Oposisi dari Pemilu

15 Mei 2023

KPU Kamboja Coret Satu-satunya Partai Oposisi dari Pemilu

Dengan dicoretnya partai oposisi dari pemilu Kamboja, maka Partai Rakyat Kamboja yang berkuasa akan maju tanpa lawan.

Baca Selengkapnya

Pendaftaran Calon Komisioner KPU DKI Jakarta Periode 2023-2028 Dibuka

11 Februari 2023

Pendaftaran Calon Komisioner KPU DKI Jakarta Periode 2023-2028 Dibuka

Masa pendaftaran calon anggota komisioner KPU DKI Jakarta dibuka 10-21 Februarai 2023. Simak materi dan jadwal seleksi anggota KPU DKI.

Baca Selengkapnya

Debus Omnibus

8 Januari 2023

Debus Omnibus

Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) Cipta Kerja menghidupkan kembali omnibus law yang inkonstitusional bersyarat.

Baca Selengkapnya

KPU Teken MoU dengan Asosiasi Profesi Keilmuan

29 Desember 2022

KPU Teken MoU dengan Asosiasi Profesi Keilmuan

Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum menyaksikan langsung penekenan MoU tersebut.

Baca Selengkapnya

Waswas Nilai Tukar Rupiah

14 Desember 2022

Waswas Nilai Tukar Rupiah

Nilai tukar rupiah diperkirakan terus melemah hingga tahun depan.

Baca Selengkapnya