Prabowo Subianto (kiri) dan Susilo Bambang Yudhoyono. TEMPO/ Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Keberpihakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terhadap pasangan calon presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dinilai negatif. Ini menurut sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil saat memaparkan respons dari hasil penghitungan cepat pemilihan presiden 9 Juli.
"Sikap yang ditunjukkan SBY menerima kedatangan Prabowo-Hatta dan ditayangkan oleh sejumlah media tidak memperlihatkan sebagai presiden. SBY jangan menggunakan kekuatan sebagai abuse of power," kata Direktur Eksekutif Imparsial Pungky Indriati saat ditemui di kantor Kontras, Jakarta, Kamis, 10 Juli 2014. (Baca: SBY Minta Kubu Jokowi Tahan Euforia Kemenangan)
Menurut Pungky, sebagai kepala pemerintahan seharusnya SBY dapat menunjukkan sikap netralnya. Namun, yang terjadi, secara terang-terangan SBY memperlihatkan gestur keberpihakannya pada pasangan capres cawapres nomor urut 1. "Ini akhir jabatan, harusnya bisa menunjukkan sikap negarawan yang baik. Bukan menunjukkan sikap berpihak untuk kepentingan tertentu."
Pernyataan Pungky pun ditegaskan oleh perwakilan dari Setara Institute yang menyatakan netralitas SBY perlu diperkuat dengan memperjuangkan demokrasi hinggal tanggal 22 Juli mendatang saat KPU secara resmi mengumumkan hasil pemungutan suara pilpres. (Baca: Bertemu SBY, Prabowo Curhat Soal Jokowi)
Setelah masa pemungutan suara tidak menutup kemungkinan adanya potensi kecurangan seperti lanjutan keberpihakan dan penggalangan kekuatan tertentu untuk membenarkan konflik horizontal. Dengan demikian, menurut Ketua Kontras Haris Azhar, pemantauan dan pencegahan sangat diperlukan oleh semua institusi negara. "Sebagai contoh, adanya pemanfaatan kepala-kepala daerah untuk turut berkampanye, seharusnya SBY berhenti melakukan pembiaran," kata Haris.
Susilo Bambang Yudhoyono, yang juga Ketua Umum Partai Demokrat, menerima rombongan pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dua hari menjelang pencoblosan. Dia menerima keduanya karena permintaan diajukan untuk menemui dirinya sebagai pribadi dan tokoh bangsa.
Ini berarti kapasitasnya saat menerima rombongan tersebut di rumah pribadi di Cikeas bukan sebagai presiden. Partai Demokrat memang mendukung pasangan ini dalam konteks pemilu presiden 2014. (Baca: SBY Minta Prabowo-Hatta Cegah Konflik Horizontal)
