TEMPO.CO, Mojokerto - Selain di Jombang, anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, juga terbukti membagi-bagikan uang ke calon pemilih dan mengarahkan pilihan ke pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Akibat perbuatannya itu, Anggota KPPS di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10 Dusun Mejoyo, Desa Jatipasar, Kecamatan Trowulan, Yoyok, langsung dinonaktifkan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) desa setempat. Yoyok mengakui membagikan uang ke puluhan warga masing-masing Rp 10 ribu.

"Informasi yang kami terima dari PPS, yang bersangkutan sudah dinonaktifkan dan tadi tidak bertugas sebagai Anggota KPPS," kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto Ayuahanafiq, Rabu, 9 Juli 2014. (Baca:Begini Ketua KPPS Jombang Ketahuan Bagi-bagi Uang)

Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Mojokerto, Miskanto, membenarkan informasi tersebut. "Panwascam sudah melapor ke kami dan kami sedang tunggu apakah masalah ini dilaporkan resmi ke Panwascam," ujarnya.

Informasi yang dihimpun Tempo menyebut bahwa meski Yoyok sudah mengaku membagikan uang, masalah ini diselesaikan secara damai di tingkat PPS setempat.

Ketua Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Trowulan Arif membenarkan jika masalah ini diselesaikan secara damai. Pihak pelapor tidak jadi melaporkan secara resmi, tetapi meminta pelaku menarik kembali uang yang sudah diberikan kepada puluhan warga.

"Untuk menghindari konflik antar warga, kami tempuh jalur damai dan kedua pihak sudah menerima," kata Arif. Pelaku akhirnya meminta kembali uang yang sudah diberikan ke calon pemilih sebanyak 50 orang masing-masing Rp 10 ribu. Uang total Rp 500 ribu kami sita sebagai barang bukti.

Di Jombang, Ketua KPPS di Desa Cangkringrandu, Kecamatan Perak, Edi Sunarko, juga terbukti membagikan uang ke sejumlah warga masing-masing Rp 20 ribu dan mengarahkan dukungan untuk Prabowo-Hatta. Setelah diperiksa Panwascam danKPU Jombang, Edi akhirnya mengundurkan diri sebagai Ketua KPPS.

ISHOMUDDIN

Berita terkait:
Hidayat: Presiden Baru Harus Naikkan Harga BBM
Menko Polhukam: 'Quick Count' Bukan Hasil Akhir
Siarkan Kemenangan Jokowi,Jurnalis Kompas Diancam