Sejumlah pendukung pasangan Jokowi-JK memberikan salam dua jari usai mendengar hasil Pilpres versi Quick Count di posko Relawan Keluarga Nusantara di Kuta, Bali, 9 Juli 2014. TEMPO/Johannes P. Christo
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Eriko Sotarduga, optimistis Joko Widodo-Jusuf Kalla akan menang dalam pemilu presiden yang digelar hari ini. Ia memperkirakan Jokowi-Kalla akan unggul dengan selisih 10 persen.
"Kalau melihat hasil survei sampai tanggal 4 Juli, kita melihat tren yang tadinya melambat menjadi melebar. Kami yakin akan makin jauh di atas 5 persen, kurang lebih 10 persen," katanya seusai mencoblos di Taman Suropati, Rabu, 9 Juli 2014. (Baca: Warga Solo Konvoi Sambut Kemenangan Jokowi)
Menurut dia, tren elektabilitas Jokowi yang tadinya menurun lalu meningkat disebabkan karena kampanye door to door relawan yang mulai berbuah hasil. Selain itu, debat capres juga menarik simpati masyarakat untuk memilih Jokowi dan Kalla. "Dengan berakhirnya kampanye door to door di 11 provinsi, 5.670 desa dan hasil debat tanggal 5, tren semakin baik. Antusiasme masyarakat di konser GBK juga menjadi pemicu untuk peningkatan suara," katanya. (Baca: Jokowi Menang Telak di TPS Pengungsi Syiah)
Eriko mengatakan meningkatnya suara dipicu oleh melonjaknya suara di beberapa provinsi yang tadinya Prabowo mencatatkan keunggulan seperti Jawa Barat dan DKI Jakarta. Kampanye door to door, kata dia, berhasil membalikkan suara di provinsi-provinsi tersevut. "Kampanye door to door akan membalikkan keadaan. Jabar kita bisa menang meski tipis. Jateng, DKI Jakarta juga menang," katanya. (Baca: Kubu Jokowi Klaim Sapu Kemenangan di Kota Blitar)
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
4 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
