Sekjen Persepi: Puskaptis Punya Rekam Jejak Buruk  

Reporter

Editor

Budi Riza

Rabu, 9 Juli 2014 22:31 WIB

CEO Alvara Research Centre, Hasanuddin Ali memaparkan hasil survei mengenai partai politik dan calon presiden 2014 di Jakarta, Rabu (11/9). ANTARA/Wahyu Putro A

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi), Yunarto Wijaya, menilai lembaga survei Puskaptis bermasalah. Menurut dia, kredibilitas lembaga survei itu membuat hasil hitung cepatnya sulit untuk dipercaya.

"Satu lembaga survei yang berada di bawah Persepi, yaitu Puskaptis, memberikan hasil hitung cepat pemilukada di Palembang pada 2013," kata Yunarto di Balai Kartini, Rabu, 9 Juli 2014. "Dan kebetulan nama lembaga survei itu juga kini ada dan kontroversial."

Yunarto menuturkan, saat pemilihan umum kepala daerah di Palembang 2013 lalu, hasil hitung cepat Puskaptis menuai kekisruhan. Salah seorang peneliti Puskaptis bahkan sempat diamankan di Polresta Palembang. (Baca: Direktur Puskaptis Klaim Hitungannya Paling Benar)

Musababnya, kata Yunarto, hasil hitung cepat Puskaptis lebih memihak kepada pasangan calon Alex Noerdin-Ishak Mekki. Padahal, lembaga survei lainnya dalam hitung cepat justru mengunggulkan pasangan calon Herman Deru-Maphilinda. (Baca: Direktur LSN Siap Tanggung Jawab Soal Metodologi)

"Dan itu sudah dua kali berturut-turut terjadi, sehingga membuat kisruh di kalangan bawah atas hasil dari Puskaptis di Palembang," ujar dia. (Baca: LSI, SMRC, dan IPI: Jokowi-JK Menang 52,7% Vs 47,2%)

Belajar dari pengalaman di Palembang, Yunarto meminta lembaga survei yang tergabung dalam Persepi untuk menengahi perbedaan hitung cepat dalam pilpres 2014 kali ini. Menurut dia, jika tidak segera diatasi, tidak menutup kemungkinan kekisruhan seperti di Palembang terjadi secara masif. Apalagi, kata Yunarto, ini merupakan pilpres yang mencakup skala nasional.

"Saya harus mengambil beberapa contoh karena saya saksi mata dan harus dibuka karena menyangkut kode etik," ujar dia. "Persepi harus berani memberikan sanksi, menegakkan kode etik. Beberapa kejadian yang memang selama ini didiamkan." (Baca: Enam Lembaga Survei Perlihatkan Jokowi-JK Unggul)

Jika dilihat rekam jejaknya, kata Yunarto, dapat dipastikan Puskaptis merupakan lembaga survei yang tidak kredibel. Adapun Yunato tak ingin berkomentar mengenai rekam jejak lembaga survei lain yang dalam hasil hitung cepat memenangkan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

REZA ADITYA




Berita Terpopuler
Pro-Jokowi, PDIP Kehilangan Kursi Ketua DPR
Sambil Salam Dua Jari, Tiga Fraksi DPR Walk Out
Arkeolog Ungkap Grafiti Erotis Tertua di Dunia
Ahmad Dhani Tidak Mau Jokowi Jadi Presiden

Berita terkait

KIP Uji Konsekuensi Informasi Data Pemilu KPU Pekan Depan

6 Maret 2024

KIP Uji Konsekuensi Informasi Data Pemilu KPU Pekan Depan

Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN) meminta informasi real count (hitung nyata) dalam bentuk data mentah seperti file nilai dipisah

Baca Selengkapnya

Politikus Malaysia dan Timor Leste Pertanyakan KPU soal Pencalonan Gibran Rakabuming

13 Februari 2024

Politikus Malaysia dan Timor Leste Pertanyakan KPU soal Pencalonan Gibran Rakabuming

Politikus Malaysia dan Timor Leste yang tergabung dalam organisasi jaringan anggota parlemen se-ASEAN mempertanyakan pencalonan Gibran Rakabuming.

Baca Selengkapnya

Cara Mencoblos di TPS saat Pemilu 2024 dan Persyaratannya

18 Januari 2024

Cara Mencoblos di TPS saat Pemilu 2024 dan Persyaratannya

Pemilu 2024 akan dilaksanakan pada Rabu, 14 Februari 2024 pukul 07.00-13.00 waktu setempat. Berikut tata cara mencoblos di TPS saat Pemilu.

Baca Selengkapnya

KPU Libatkan BNN Periksa Kesehatan Bebas Narkoba Capres-Cawapres

16 Oktober 2023

KPU Libatkan BNN Periksa Kesehatan Bebas Narkoba Capres-Cawapres

KPU akan melibatkan BNN dalam pemeriksaan kesehatan bakal calon presiden dan wakilnya. BNN masuk dalam tim untuk memastikan para calon bebas narkoba.

Baca Selengkapnya

KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

7 Agustus 2023

KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

KPU DKI mengumumkan ribuan bakal calon legislatif (bacaleg) memenuhi syarat (MS) dan sisanya, ratusan peminat tidak memenuhi syarat (TMS)

Baca Selengkapnya

KPU Kamboja Coret Satu-satunya Partai Oposisi dari Pemilu

15 Mei 2023

KPU Kamboja Coret Satu-satunya Partai Oposisi dari Pemilu

Dengan dicoretnya partai oposisi dari pemilu Kamboja, maka Partai Rakyat Kamboja yang berkuasa akan maju tanpa lawan.

Baca Selengkapnya

Pendaftaran Calon Komisioner KPU DKI Jakarta Periode 2023-2028 Dibuka

11 Februari 2023

Pendaftaran Calon Komisioner KPU DKI Jakarta Periode 2023-2028 Dibuka

Masa pendaftaran calon anggota komisioner KPU DKI Jakarta dibuka 10-21 Februarai 2023. Simak materi dan jadwal seleksi anggota KPU DKI.

Baca Selengkapnya

Debus Omnibus

8 Januari 2023

Debus Omnibus

Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) Cipta Kerja menghidupkan kembali omnibus law yang inkonstitusional bersyarat.

Baca Selengkapnya

KPU Teken MoU dengan Asosiasi Profesi Keilmuan

29 Desember 2022

KPU Teken MoU dengan Asosiasi Profesi Keilmuan

Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum menyaksikan langsung penekenan MoU tersebut.

Baca Selengkapnya

Waswas Nilai Tukar Rupiah

14 Desember 2022

Waswas Nilai Tukar Rupiah

Nilai tukar rupiah diperkirakan terus melemah hingga tahun depan.

Baca Selengkapnya