TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia membenarkan tim pemenangan calon presiden nomor urut 1, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, telah mengadukan pemberitaan Metro TV. Wakil Ketua KPI Iddy Muzayad mengatakan mediasi itu akan digelar hari ini, Selasa, 8 Juli 2014, pukul 11.00 di kantornya.
"Kami akan memediasi Metro TV dengan pihak pengadu. Kalau ditemukan tidak berimbangan, kami berikan hak jawab," kata Iddy ketika dihubungi, Selasa, 8 Juli 2014.
Menurut Iddy, antara pihak pengadu yang diwakili Sekretaris Jenderal Gerindra Fadli Zon dan kuasa hukum tim Prabowo, Mahendradatta, serta pihak Metro TV sudah mengkonfirmasi hadir. (Baca: Keluarga Gus Dur Minta Prabowo Klarifikasi)
Iddy mengatakan Fadli yang datang ke KPI kemarin siang sekitar pukul 13.00 WIB mengadukan beberapa hal soal pemberitaan stasiun televisi milik pendiri Partai NasDem, Surya Paloh, itu. Dugaan pelanggarannya, antara lain, penayangan wawancara dengan jurnalis investigasi Amerika Serikat, Allan Nairn, yang tidak seimbang dan menyudutkan Prabowo. "Serta tidak ada konfirmasi," ujarnya.
Apalagi, kata Iddy, yang disampaikan Allan--yang ditayangkan Metro TV--merupakan wawancara off the record dengan Prabowo. Serta penayangan ibadah umrah calon presiden nomor urut 2, Joko Widodo, yang berlebihan. "Padahal ini lagi masa tenang," ujar Iddy. (Baca: Pengamat: Wawancara Allan Tunjukkan Sikap Prabowo)
Tempo telah beberapa kali menghubungi nomor telepon Fadli Zon dan tim hukum Gerindra, tapi tidak aktif.
Sebelumnya dalam laman Bisnis.com, Senin, 7 Juli 2014, Sekretaris Tim Kampanye Prabowo-Hatta Fadli Zon mengatakan wawancara Metro TV dengan Allan Nairn merupakan fitnah yang justru malah disebarluaskan. "Kami mencari keadilan. Jangan kesannya orang lain terus jadi victim, padahal kami juga," katanya. (Baca: Allan: Prabowo Bisa Jadi Presiden Berbahaya)
Ia menuturkan akan terus mengkaji pernyataan Allan Nairn mengenai Prabowo. Hingga kini pun, kata Fadli, pihaknya tidak pernah merasa menerima ajuan konfirmasi dari Allan, apalagi soal wawancaranya dengan Prabowo. "Kita akan pelajari lagi. Yang jelas ini satu wawancara bohong yang akan kita lihat sistem hukumnya," Fadli menjelaskan.
LINDA TRIANITA | MARIA RITA
Berita lainnya:
Ganggu Pilpres, Demo Pesawat Tempur Ditiadakan
Survei: Pemilih Galau Cenderung Pilih Jokowi-JK
Israel Luncurkan Operasi Udara ke Jalur Gaza
