Seorang saksi perwakilan salah satu partai politik mengusap wajah ketika mengamati layar yang menampilkan hasil perolehan suara Banten II dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Nasional Penghitungan Suara Pemilu DPR & DPD tahun 2014 di ruang sidang utama Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta Pusat, Sabtu (26/4). TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur relawan tim kampanye nasional Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Didik Hariyanto, mengatakan hingga saat ini ada 500 ribu relawan yang terdaftar secara resmi untuk siap menjadi saksi di tempat pemungutan suara. Didik memperkirakan jumlah tersebut akan terus bertambah. "Relawan Prabowo pada dasarnya sudah disiapkan untuk menghadapi 9 Juli, terutama menjadi saksi," ujar Didik kepada Tempo, Senin, 7 Juli 2014.
Didik menuturkan, selama masa tenang, relawan di lapangan telah bergerak untuk menyiapkan saksi. Kader partai pendukung Prabowo-Hatta, kata Didik, juga tidak tinggal diam. Menurut dia, mesin relawan dan partai telah berkonsolidasi jelang pemilu untuk mengamankan suara melalui saksi yang disebar di TPS. "Saksi merupakan alat ukur penting untuk mengawasi suara."
Didik mengaku Partai Keadilan Sejahtera saat ini yang paling aktif dalam mengerahkan relawan Prabowo untuk menjadi saksi di TPS yang tersebar di seluruh Indonesia. Meski demikian, para saksi akan lebih terfokus di Jawa, yang menurut Didik adalah battle ground pemilu presiden. Jalur komando, ujar dia, tetap dipegang oleh pusat supaya terkoordinasi dengan baik.
Komisi Pemilihan Umum telah mengeluarkan pedoman untuk merekrut saksi. Saksi harus memiliki rekomendasi tertulis dari partai peserta pemilu. Selain itu, saksi juga wajib diberi pembekalan oleh partai politik yang mengajukannya.
Tugas saksi adalah memastikan tidak ada kecurangan selama pemungutan suara berlangsung. Tugas itu antara lain memastikan beberapa hal: kotak suara tersegel dan kosong, sampul surat suara dalam keadaan tersegel, dan jumlah surat suara sesuai dengan jumlah pemilih dan DPT ditambah dengan 2,5 persen surat suara cadangan yang msih tersegel aman.
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
22 Desember 2021
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.
