Prabowo Subianto (kanan) menyapa Jokowi disaksikan Hatta Rajasa dalam Debat Capres Cawapres 2014 di Hotel Bidakara, Jakarta, 5 Juli 2014. AP/Dita Alangkara
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies Marwan Batubara menyatakan apa yang disampaikan para calon presiden dan wakil presiden saat debat yang berlangsung semalam di Hotel Bidakara bukanlah hal baru. "Apa yang disampaikan mereka sebenarnya sudah disampaikan 5-6 tahun yang lalu. Saat ini yang lebih penting adalah implementasinya," ujarnya saat dihubungi Tempo, Ahad, 6 Juli 2014.
Keduanya tidak membahas masalah yang menjerat Indonesia saat ini. Dia menyarankan agar kedua pasangan tersebut menjelaskannya guna mendidik masyarakat untuk sadar bahwa Indonesia sedang krisis energi.
"Banyak masyarakat Indonesia yang masih awam terkait dengan hal tersebut, sehingga mungkin mereka takut kehilangan jumlah pemilih ketika mereka menyatakan hal yang tidak populis itu," kata Marwan.
Momok terbesar yang menghambat laju ekonomi Indonesia adalah subsidi bahan bakar minyak. Marwan mengatakan, jika bahan bakar minyak terus disubsidi, program kedua calon sebatas janji palsu. (Baca: Debat, Capres Dinilai Belum Kuasai Pemirsa)
"Kalau ada uang, kita baru bisa memperbaiki infrastruktur dan konversi energi. Uang itu bisa didapat jika pemerintah bisa mengurangi subsidi BBM. Namun saat ini justru pemerintah mengutang ke luar negeri untuk BBM," ujarnya.
Impor bahan bakar minyak yang semakin tinggi merupakan salah satu penyumbang defisit neraca perdagangan. Per April 2014, neraca perdagangan sudah mencapai US$ 1,96 miliar. Saat ini dana untuk subsidi bahan bakar tersebut nyaris menembus Rp 300 triliun. "Itu tidak efektif, kita berutang untuk hal yang tidak produktif," katanya.
Dalam debat terakhir semalam, para calon presiden diminta menjelaskan program mereka terkait dengan kebijakan dalam bidang energi. Hatta Rajasa menekankan insentif bagi BUMN migas untuk melakukan diversifikasi energi. Sedangkan Jokowi menyindir insentif yang selama ini hanya diberikan untuk impor BBM, bukan untuk eksplorasi sumber energi baru.
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
22 Desember 2021
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.
