Sejumlah kendaraan melintas di bawah Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang dipasangi spanduk caleg dan bendera partai di Lenteng Agung, Jakarta (23/3). Pemasangan alat peraga kampanye di JPO merupakan bentuk pelanggaran berkampanye sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2013 yang melarang pemasangan atribut partai atau caleg di sarana umum. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso
TEMPO.CO, Kediri - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kediri menarik puluhan spanduk sosialisasi pemilihan presiden dari jalan. Penarikan ini menyusul protes dari kubu Jokowi-JK yang menilai spanduk itu merugikan mereka dan tidak netral.
Ketua KPU Kota Kediri Agus Rofik menyatakan telah melepas sekitar 46 spanduk sosialisasi pemilihan presiden yang sudah terlanjur dipasang di jalanan dan sudut kota. Dia mengakui jika spanduk tersebut salah dengan mencetak foto pasangan Jokowi-Jusuf Kalla dengan pakaian yang tidak sama dengan yang tercantum di dalam kertas suara. "Kita tarik setelah ada protes dari timses Jokowi," kata Rofik kepada Tempo, Sabtu, 5 Juli 2014.
Rofik menjelaskan kesalahan pembuatan spanduk berawal dari inisiatif anggotanya yang mengambil gambar pasangan Jokowi-JK dari Internet. Dari hasil penelusuran di dunia maya tersebut ditemukan gambar Jokowi-Jk yang mengenakan setelan jas hitam. Selanjutnya gambar tersebut dicetak menjadi spanduk sosialisasi pilpres dan dipasang di sejumlah ruas jalan dan sudut Kota Kediri.
Namun baru sehari spanduk itu terpasang, tim pemenangan Jokowi-JK mempersoalkan gambar tersebut. Menurut mereka foto Jokowi-JK tidak sesuai dengan yang terpampang dalam surat suara yang telah disepakati antara tim Jokowi-JK dengan KPU. Mereka khawatir spanduk sosialisasi itu akan membingungkan masyarakat karena berbeda dengan surat suara dan atribut kampanye yang dipasang Jokowi-JK selama ini.
Rofik memastikan saat ini seluruh spanduk tersebut sudah tidak ada dan telah diganti dengan gambar yang baru. Dia juga meminta maaf kepada tim pemenangan Jokowi-JK atas kesalahan tersebut. Menurut dia, kesalahan itu tidak disengaja dan tak bermaksud merugikan pasangan Jokowi-JK. "Itu kesalahan teknis petugas logistik," ujarnya. "Spanduk dibuat sebelum surat suara dicetak."
Swasembada Gula dan Bioetanol, Kementerian BUMN Gabungkan Danareksa-Perhutani
46 menit lalu
Swasembada Gula dan Bioetanol, Kementerian BUMN Gabungkan Danareksa-Perhutani
Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Kartika Wirjoatmodjo menjelaskan keterlibatan Kementerian BUMN dalam proyek percepatan swasembada gula dan bioetanol.
