TEMPO.CO, Surabaya - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengatakan perang urat saraf atau psywar menjelang pemilihan presiden dan wakil presiden 9 Juli 2014 bertujuan untuk membuat panik masyarakat.
"Sekarang sudah terjadi psywar, memang mau buat panik," kata Megawati saat berkunjung ke kantor redaksi Jawa Pos, Surabaya, Jumat, 4 Juli 2014.
Salah satu bentuk psywar yang dikemukakan Mega adalah pesan pendek berantai yang menyatakan terjadi penarikan uang besar-besaran di perbankan menjelang pemilu. Bahkan berkembang rumor chaos yang diarahkan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih. (Baca: Megawati: Saya Tak Pernah Perintahkan Serang TVOne)
Mega mengatakan dirinya telah berulang kali mengikuti pemilu. Namun perang urat saraf tidak segencar pemilu kali ini. Mega juga mengatakan cara-cara seperti psywar tidak mungkin dilakukan oleh PDI Perjuangan. Apalagi partai yang dipimpinnya tidak pernah melakukan tindakan inkonstitusional.
Para era Orde Baru, justru PDI Perjuangan yang mendapat tekanan, seperti aksi kerusuhan dalam peristiwa 27 Juli. Ketika PDI Perjuangan kalah dalam Pemilu 2004, situasi negara tidak mengalami chaos.
Mega menduga psywar yang terjadi pada pemilu sekarang disebabkan hanya dua pasangan calon yang bertarung. "Mungkin karena punya dua pasangan, head to head," ujarnya. (Baca: Megawati Buka Suara Soal Sikap Politik Dua Anaknya)
Karena itu, Mega mengimbau agar media massa turut membantu dengan mensosialisasikan kehidupan berbangsa dan bernegara yang damai serta berjalan apa adanya. Masyarakat tidak seharusnya dibuat panik dalam pemilihan presiden kali ini.
Mega pun tak lupa menyindir Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang berulang kali mengeluarkan instruksi berkaitan dengan pelaksanaan pemilu. "Setahu saya, sudah ketiga kalinya. Satu kali saja cukuplah," ucapnya.
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
22 Desember 2021
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.
