Artikel The Economist berjudul: Indonesia's presidential election, Competing visions. Economist.com
TEMPO.CO, Jakarta - Majalah mingguan bergengsi The Economist menyampaikan pandangannya terkait dengan pemilihan Presiden Indonesia. Surat kabar yang berbasis di Inggris itu menyiratkan dukungannya terhadap pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. (Baca: Harian The Jakarta Post Resmi Dukung Jokowi-JK)
"Seorang politikus lurus hati memberi harapan lebih depan ketimbang seorang jenderal era Soeharto bagi masa depan Indonesia," bunyi kalimat pertama dalam opini The Economist yang berjudul Competing Visions.
Jokowi disebut sebagai pemimpin yang belum pernah ada di Indonesia sebelumnya. "Dia bukan seseorang yang berasal dari sarang kelahiran pemimpin politik Indonesia: dinasti politik dan bisnis itu-itu saja dengan kroni-kroninya yang kotor." Mereka menyebut Jokowi sebagai pemimpin bersih yang pragmatis.
"Jokowi bisa membawa perubahan nyata di Indonesia," bunyi salah satu bagian dalam opini surat kabar ini. Ia dianggap merepresentasikan sesuatu yang baru di Indonesia. Seseorang yang mengawali kariernya dari struktur pemerintahan kecil, Wali Kota Solo, menjadi gubernur yang disanjung karena kemampuannya memimpin wilayah. (Baca: Dewan Pers: Keberpihakan Jakarta Post Lazim)
"Jokowi punya rekam jejak bagus dalam mengatasi masalah-masalah yang terjadi di Indonesia," ujar The Economist. Ia dinilai mampu mengefisiensikan masalah birokrasi dan tegas pada pejabat yang dianggap bekerja lambat. Terutama, ia dikenal mampu bekerja sama dengan orang-orang dari lain etnis. Wakilnya saat melaju jadi pemimpin DKI Jakarta adalah Basuki Tjahaja Purnama, keturunan Tionghoa beragama Kristen.
The Economist juga menilai Jokowi disayangi investor asing karena dianggap mendukung ekonomi liberal. Ia juga dianggap mampu menekan subsidi bahan bakar yang dianggap membebani dan menaikan pagu pendidikan nasional.
Namun The Economist juga mencatat kelemahan Jokowi. "Karena kurangnya pengalaman, kami masih belum tahu pandangannya tentang politik luar negeri." The Economist juga mengkhawatirkan kemampuannya menangani masalah politik di tingkat elite tertinggi.
