Petugas menghitung jumlah kendaraan yang mengalami kerusakan di kantor perwakilan TVOne Yogyakarta yang diserang sekelompok orang di kompleks perumahan Timoho Regency, Umbulharjo, Yogyakarta, 2 Juli 2014. TEMPO/Suryo Wibowo.
TEMPO.CO, Yogyakarta - Sekretaris Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Istimewa Yogyakarta Bambang Praswanto mengatakan tindakan massa pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden, Joko Widodo-Jusuf Kalla, merusak kantor biro TV One di Yogyakarta adalah aksi spontan. “Mereka sakit hati dengan pemberitaan TV One,” ujar Bambang pada Tempo, Kamis siang, 3 Juli 2014.
Rabu malam kemarin, massa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendatangi kantor TV One biro Yogyakarta di Jalan Timoho, Kota Yogyakarta. Mereka mencorat-coret dinding kantor dengan tulisan “PDIP Bukan PKI”.
Ia mengatakan aksi itu merupakan reaksi atas pemberitaan TV One yang dinilai menyudutkan PDIP. Dalam pemberitaannya, TV One menyebut PDIP memiliki hubungan erat dengan Partai Komunis Indonesia. “Aksi itu merupakan dampak dari berita ini,” tuturnya.
Menurut ia, pemberitaan itu tak mencerminkan independensi media. Sebaliknya, ia menilai berita itu adalah bagian fitnah terhadap PDIP dan Jokowi. “Kalau sekarang ada pelacur mendukung Jokowi, apa berarti Jokowi seorang pelacur?” katanya.
Bambang mengujarkan aksi provokasi dan kampanye gelap terhadap kubu Jokowi-JK kian gencar menjelang masa pencoblosan calon presiden dan wakil presiden pekan ini. PDIP dan partai koalisi pendukung Jokowi-Kalla sebenarnya telah berusaha menanggapinya dengan cara-cara demokratis dan sesuai dengan hukum. Namun aksi provokasi dan kampanye gelap terus berlangsung.
Pascaperistiwa itu, tutur ia, partainya akan mengadukan isi pemberitaan TV One ke Komisi Penyiaran Indonesia. Sebaliknya, ia pun mempersilakan jika pihak TV One akan melaporkan peristiwa perusakan kantornya ke kepolisian. “Silakan saja,” kata Bambang.
Sekretaris Aliansi Jurnalis Independen Yogyakarta Rochimawati mengujarkan seharusnya keberatan atas isi berita bisa disampaikan dengan cara-cara yang diatur dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Mereka bisa mengadukannya ke Komisi Penyiaran Indonesia dan Dewan Pers. "Kami menyayangkan sikap PDI Perjuangan itu."
Namun, tutur dia, media massa juga harus independen dan memproduksi berita sesuai dengan kaidah jurnalistik. AJI Yogyakarta, Rochimawati melanjutkan, juga mendesak TV One agar mendasarkan berita-beritanya pada kepentingan publik. “Jangan membuat berita untuk kepentingan politik pemiliknya,” katanya.
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
22 Desember 2021
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.
