Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, memberikan keterangan kepada wartawan seusai memberikan hak pilih dalam pemilihan legislatif di TPS 35, di Kebagusan, Jakarta Selatan (9/4). Menurut Hasil penghitungan cepat sementara (quick count) yang dilakukan Center for Strategic and International Studies dan Cyrus Network menyebutkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memimpin perolehan suara dalam pemilu legislatif 2014 dengan 19,26 persen dari suara nasional. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Pramono Anung, mengatakan aksi demonstrasi kader dan simpatisan partai di kantor TV One tidak direncanakan. Pramono menegaskan bahwa partainya tidak pernah memerintahkan kadernya untuk menggelar demo tersebut. "Jadi, ini lebih karena emosi kader sendiri. Mereka terpancing pemberitaan tersebut," kata Pramono Anung saat dihubungi Tempo, Kamis, 3 Juli 2014. (Baca: Massa Datangi TV One, Polisi: Tak Ada Pengepungan)
Kader PDIP menggelar aksi demo dan penyegelan kantor TV One di Pulogadung, Jakarta Timur, dan di kantor biro Yogyakarta pada Kamis dinihari, 3 Juli 2014. Mereka memprotes pemberitaan TV One yang menyebut PDIP merupakan kawan Partai Komunis Indonesia. (Baca: Dituduh PKI, Jokowi: Itu Menghina Nasionalismeku)
Pramono Anung menuturkan partainya menyayangkan tindakan kader tersebut. Partai berlambang kepala banteng itu lebih meminta seluruh kader untuk tak mudah terpancing untuk melakukan tindakan kekerasan.
Untuk meredam emosi kader di daerah, tutur dia, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri hari ini mengirim surat imbauan ke seluruh kantor partai di daerah. Surat itu berisi seruan agar kader di daerah tidak emosi dan tenang menghadapi fitnah. "Kalau Ibu (Megawati) yang mengimbau, pasti kader di daerah menurut," ujarnya.
Menurut Pramono, PDIP akan menempuh jalur resmi untuk menyikapi pemberitaan TV One, yang memberitakan partainya condong ke paham komunisme. PDP, kata dia, akan menyiapkan pertemuan dengan Dewan Pers. "Cara ini lebih bermanfaat dari pada dengan kekerasan." (Baca: Manajemen TVOne Belum Tanggapi Protes PDIP)
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
22 Desember 2021
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.
