Calon Presiden Joko Widodo, menjadi imam sholat Dzuhur berjamaah di masjid dijalan kalijati timur, Subang, Jawa Barat, 17 Juni 2014. Jokowi melakukan kampanye nasional dengan menyelusuri jalur Pantura yang akan berakhir di kota Surabaya menjelang Pilpres 9 Juli 2014 mendatang. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Ketua Umum Muhammadiyah Sumatera Barat Shofwan Karim mengatakan di daerahnya banyak isu yang memojokkan calon presiden nomor urut 2 Joko Widodo-Jusuf Kalla. Parahnya, kata dia, banyak jemaah pengajian takut memilih Jokowi karena diisukan kafir. (Baca di sini: Selebaran Bermuatan Isu Sara Serang Jokowi)
"Katanya kalau milih Jokowi berarti kafir. Soalnya Jokowi bukan muslim," kata Shofwan ketika dihubungi, Rabu, 2 Juli 2014. Dia mendapatkan laporan itu dari beberapa orang. Sayangnya, orang yang melapor itu tak mau menyebutkan identitas penyebar isu karena merasa ketakutan. (Baca juga: Laporan Intimidasi Relawan Jokowi Terus Mengalir)
Isu lain yang beredar, kata Shofwan, adalah Jokowi antek asing, sekuler, dan boneka Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputi. Dia bersama relawan Jokowi-Kalla lainnya kewalahan menepis isu tersebut. Apalagi, waktu pemilihan umum tinggal sepekan lagi. Dia pun bersama tim relawan menyebar tabloid Obor Rahmatan Lil Alamin untuk menandingi isu negatif soal Jokowi.
Tokoh senior Muhammadiyah Buya Syafii Maarif pun, kata Shofwan, ikut turun ke lapangan untuk mengklarifikasi berita bohong itu. Shofwan mempersilakan warga Sumatera Barat memilih calon yang sesuai keinginan mereka, tapi dia meminta jangan menjelekkan calon lain. “Kalau dia mengkafirkan yang muslim berarti dia sendiri kafir," ujarnya.
Menurut Shofwan, banyak pejabat Sumatera Barat menjadi tim sukses rival Jokowi, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Shofwan menilai pergerakan gubernur dan beberapa kepala daerah di Sumatera Barat sangat massif. "Saya tidak menuding mereka penyebar isu, tapi gambar gubernur dan bupati sangat besar-besar. Kalau kampanye, masyarakat tahunya mereka pejabat dan perlu didengar masyarakat," ujarnya.
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
22 Desember 2021
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.
