TEMPO.CO, Jakarta - Allan Nairn, jurnalis investigasi asal Amerika Serikat buka suara tentang dua kandidat presiden Indonesia. Meski beropini negatif tentang calon presiden Prabowo Subianto, pandangannya tak lantas positif terhadap calon presiden Joko Widodo. (Baca: Wawancara Tempo dengan Jurnalis Allan Nairn)
"Jokowi dikelilingi pembunuh, Wiranto dan Hendro. Tapi Prabowo adalah pembunuh itu sendiri," ujarnya dalam kunjungan ke kantor Tempo, Rabu 2 Juli 2014. Menurut Allan, jika Jokowi menang, itu bukan jaminan penegakan hak asasi manusia di Tanah Air. "Situasinya terbuka. Banyak hal terjadi jika Jokowi menang, bisa memburuk atau bisa lebih baik."
Namun, dia berusaha meyakinkan, jika Prabowo terpilih, penegakan HAM suram. "Dengan Prabowo, itu tidak mungkin. Kesempatannya kecil." (Baca: Siapa Allan Nairn yang Bongkar Rahasia Prabowo?)
Baik Jokowi maupun Prabowo sama-sama didukung purnawirawan TNI. Dalam barisan Jokowi ada nama Abdullah Mahmud Hendropriyono, kepala Badan Intelijen Negara 2001-2004. Hendro dekat dengan Ketua Umum partai pengusung Jokowi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. Sementara Wiranto, Panglima TNI pada 1998-1999 menyokong Jokowi melalui partainya, Hanura.
Hendropriyono dianggap otak pembunuhan aktivis HAM, Munir dan pembantaian Talangsari, Lampung. Sementara Wiranto dituduh bertanggung jawab atas pembantaian Santa Cruz di Dili, Timor-Timur pada 1991 dan pelanggaran HAM dalam unjuk rasa reformasi 1998.
Ihwal pernyataan Allan yang pernah mewawancarai Prabowo, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan tidak pernah mengenal Allan Nairn. Anggota tim pemenangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, ini tidak yakin terhadap tulisan yang dipublikasikan Alan di sebuah blog. ”Kami tidak tahu tulisan hasil wawancara itu benar atau tidak. Saya rasa tidak benar,” ujar Fadli saat dihubungi, Jumat, 27 Juni 2014.
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
11 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
