TEMPO.CO, Yogyakarta - Tim pemenangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla di Daerah Istimewa Yogyakarta menjanjikan imbalan sebesar Rp 2 juta pada masyarakat yang berhasil memergoki adanya kecurangan pemilu. "Syaratnya harus ada bukti lengkap," kata Sekretaris Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan DIY Bambang Praswanto dalam konferensi pers di kantornya, Rabu siang, 2 Juli 2014.
Dalam pertemuan itu, hadir juga pengurus partai koalisi pendukung Jokowi-JK di DIY. Di antaranya tampak Ketua Partai Nasional Demokrat (NasDem) DIY Subardi dan Ketua Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) DIY Adhi Nugroho.
"Tak harus dari struktur dan satgas (partai koalisi yang melaporkan), semua orang silakan saja," kata Bambang. Menurut dia, tak ada dana anggaran khusus yang disediakan bagi pelapor. Tapi, "Kalau ada (yang melapor), kami akan urunan."
Ia mengatakan praktek kecurangan pemilu itu bisa berupa politik uang, kampanye hitam, dan sikap menghalang-halangi seseorang mendatangi tempat pemungutan suara pada masa pencoblosan. Tim pemenangan Jokowi-JK, katanya melanjutkan, tak sekadar ingin mengarahkan pemilih mencoblos pasangan capres dan cawapres nomor urut dua. Namun lebih pada niatan agar proses pemilu berlangsung aman, demokratis, dan tanpa paksaan. "Silakan memilih sesuai pilihan," katanya.
Imbalan bagi pelapor kecurangan itu diputuskan setelah lima partai pendukung Jokowi-JK di DIY-PDI Perjuangan, NasDem, Hanura, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)-menggelar rapat koordinasi pada 30 Juni lalu. Ada tujuh poin yang dihasilkan. Satu di antaranya memperkuat koordinasi pengamanan untuk menangkal politik uang, kampanye hitam, dan upaya menghalang-halangi pemilih memberikan suara di TPS.
Upaya itu, kata dia, dilakukan sejak lima hari sebelum hari pencoblosan. "Koordinasi tim ini kami lakukan sampai tingkat kelurahan," katanya.
Tim pemenangan Jokowi-JK di DIY menilai ada potensi kecurangan pemilu yang cukup besar di DIY. Satu indikasi adalah peristiwa bentrokan antarmasa pendukung capres dan cawapres yang terjadi di Kota Yogyakarta dan sekitarnya pada pekan lalu. Selain itu, saat ini pun santer beredar kabar adanya gelontoran dana besar untuk politik uang.
Namun demikian, kata Ketua Nasdem DIY Subardi, segala potensi harus tetap diwaspadai. Misalnya saja, selain bentuk politik uang dan kampanye hitam, juga ancaman intimidasi terhadap simpatisan dan masyarakat umum yang hendak menggunakan hak pilihnya.
Ketua Hanura DIY Adhi Nugroho mengatakan potensi politik uang disinyalir cukup besar pada pemilihan presiden ini. Anggapan itu didasarkan pada dugaan politik uang yang terjadi pada masa pemilihan legislatif lalu. "Aromanya sangat kuat," katanya.
ANANG ZAKARIA
Topik terhangat:
Jokowi-Kalla | Prabowo-Hatta | Korupsi Haji | Tragedi JIS | Piala Dunia 2014
Berita terpopuler lainnya:
Deddy Dores: Ahmad Dhani Harus Izin Ubah Lagu Queen
Bantahan Kampanye Hitam Jokowi Beredar di Rusun
Nemwont Resmi Gugat Pemerintah ke Arbitrase
