Cawapres Hatta Rajasa menyapa awak media sebelum menjalani pemeriksaan kesehatan di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta (23/5). TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Selain disorot dalam kasus korupsi hibah kereta bekas dari Jepang, Hatta Rajasa juga dilaporkan oleh kelompok yang menamakan diri Solidaritas Kerakyatan Khusus Migas (SKK Migas) ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut kelompok SKK Migas ini, Hatta diduga terlibat dalam kasus impor minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM). (baca: Cawapres Hatta Diincar di Kasus Korupsi Kereta)
Koordinator SKK Migas, Ferdinand Hutahaean, mengatakan sewaktu menjabat Menteri Koordinator bidang Perekonomian, calon wakil presiden yang mendampingi calon presiden Prabowo Subianto itu berkuasa mengatur pengadaan minyak. Pengaturan PT Pertamina dan anak perusahaannya, PT Petral, dalam impor minyak itu dilakukan sepenuhnya oleh Hatta. (baca:Putri Bung HattaProtes Yel-yel Hatta Rajasa )
"Hatta dengan kewenangannya menghambat pembentukan kilang minyak dan menurunkan produksi minyak mentah sehingga ada celah impor yang lebih besar," ujar Ferdinand kepada Tempo, Selasa, 1 Juli 2014.
Ihwal pelaporan keterlibatan Hatta dalam kasus impor minyak, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Zulkarnain menyatakan bahwa status laporan tersebut masih di Bagian Pengaduan Masyarakat KPK. Dia menjelaskan komisi antirasuah akan menelaah dulu pelaporan tersebut. "Tentu bisa dilanjutkan jika pelaporan itu memenuhi syarat," ujarnya. (baca: Didukung Demokrat, Hatta Yakin Menang)
Dalam wawancara khusus dengan Tempo, Hatta Rajasa menolak anggapan adanya mafia minyak di Indonesia. "Apa yang dimaksud dengan mafia minyak? Kami mati-matian bangun kilang minyak. Di MP3EI jelas disebutkan kita tak boleh jual gas," katanya kepada Tempo, Selasa dua pekan lalu.
Menurut Hatta, Indonesia terus mengimpor minyak karena tidak memiliki kilang. Investor kilang pun enggan menanamkan modalnya di Indonesia. "Qatar akan membangun, tapi minta tax holiday. Kita berikan, tapi setelah tax holiday pajaknya cuma lima persen, lalu Qatar minta lagi. Tak mungkin kita berikan," katanya panjang lebar.
