TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Koordinator Nasional Kader dan Simpatisan PDI Perjuangan Pro Jokowi (Projo), Budi Arie, menyatakan intimidasi terhadap relawan Joko Widodo-Jusuf Kalla sudah mengkhawatirkan. Sebab, intimidasi dalam bentuk ancaman dan perusakan atribut kampanye begitu masif.

"Ini sudah biadab, di luar kewajaran. Demokrasi tidak dapat dibangun dengan kekerasan dan tangan besi," ujar Budi dalam keterangan resmi yang diperoleh Tempo di Jakarta, Rabu, 2 Juli 2014.

Pernyataan itu dikeluarkan menyusul intimidasi aparat keamanan setempat terhadap relawan Jokowi-JK yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat untuk Indonesia di Garut, Jawa Barat. Polisi berpakaian preman berkeliling di lokasi deklarasi. Mereka dan Panitia Pengawas Pemilu juga melarang Asmibat memasang spanduk Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan alasan agar tidak memunculkan konflik. (Baca: TNI Bantah Intimidasi Pendukung Jokowi di Garut)

Di Yogyakarta, posko PDI Perjuangan di Jalan Ki Mangun Sarkoro Nomor 17, Pakualaman, dirusak sekelompok orang tidak dikenal pada 11 Mei 2014. Spanduk bergambar Jokowi dan Megawati Soekarnoputri dibakar. Sementara di Subang, Jawa Barat, dan Toraja Utara, pada Juni lalu, banyak baliho dan spanduk dirusak, bahkan dilenyapkan. Adapun di Lumajang, Jawa Timur, ribuan baliho dan spanduk dicopot. (Baca: Relawan Jokowi Garut Merasa Diintimidasi Aparat)

Pemilihan presiden 2014, menurut Budi, adalah sarana aspirasi masyarakat untuk memilih pemimpin yang mampu melakukan perubahan. Jangan sampai pesta demokrasi ini dirusak dengan tindakan intimidasi. "Pada ujungnya akan mempermalukan martabat bangsa di mata dunia." (Baca: Relawan Diintimidasi Jokowi: Mereka Terus Berjuang)

Karena itu, Projo meminta kepada kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa untuk berada dalam gagasan dan kualitas. Bukan dengan memamerkan segala cara dalam meraih kemenangan. "Hanya calon jujur, berkualitas, dan mampu menerbitkan harapan perubahan yang akan dipilih rakyat," ucap Budi.

Anggota tim pemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla, Eva Sundari, mengutuk keras tindakan-tindakan intimidasi. Eva menyebutnya sebagai tindakan yang konspiratif. "Jelas melanggar Undang-Undang Pemilihan Umum," kata Eva saat dihubungi Tempo di Jakarta, Selasa, 1 Juli 2014. Apalagi, Eva meneruskan, intimidasi dilakukan secara terbuka. "Ini kasat mata dan tidak rasa sungkan," ujar Eva.

SINGGIH SOARES

Terpopuler:
Bertemu Prabowo, Sultan: Sama seperti Jokowi
Besok, Jalan M.H. Thamrin di Jakarta Ditutup
Punya Ladang Minyak, Aset ISIS US$ 2 Miliar
Anggota Brimob Tewas Dikeroyok di Halte UI
Deddy Dores: Ahmad Dhani Harus Izin Ubah Lagu Queen

Berita lainnya:
Ormas Islam Klaim Prabowo Panglima Perang
Tanggapi Ejekan Fahri, Ruhut: Jokowi Presiden Ke-7
Kekayaan Capres-Cawapres Melejit atau Merosot?