Gus Sholah Minta Fahri Tak Kasar dalam Bertutur  

Reporter

Editor

Elik Susanto

Selasa, 1 Juli 2014 14:16 WIB

Fahri Hamzah. TEMPO/Seto Wardhana

TEMPO.CO, Jakarta - Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng Salahuddin Wahid meminta Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Fahri Hamzah tak kasar dalam bertutur. Khususnya, kata dia, ketika yang bersangkutan menyampaikan ucapannya di ruang publik.

"Kalau Hari Santri berdampak kepada mutu pesantren, apa itu masalah bagi dia?" kata Gus Sholah saat dihubungi Selasa, 1 Juli 2014. (Baca: Dalih Fahri Hamzah Mengejek Jokowi 'Sinting')

Adik almarhum Abdurrahman Wahid alias Gus Dur ini menanggapi komentar Fahri Hamzah dalam akun Twitter-nya, yang menyebut Jokowi sinting. Pada 27 Juni 2014 sekitar pukul 10.40 WIB, lewat akun @fahrihamzah, Fahri mencuit, "Jokowi janji 1 Muharram hari Santri. Demi dia terpilih, 360 hari akan dijanjikan ke semua orang. Sinting!"

Dalam penjelasannya, Fahri mengujarkan tidak merasa melakukan penghinaan terhadap Jokowi. Menurut Fahri, cuitannya itu merupaan kritik terhadap Jokowi. Arti sinting dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak beres pikirannya.

Saat kampanye, Jokowi memang berjanji, bila terpilih menjadi presiden ketujuh periode 2014-2019, ia akan mengukuhkan Hari Santri Nasional dan dijadikan sebagai hari libur nasional.

Hari Santri Nasional digagas Agus Thoriq Darwis bin Ziyad, pengasuh Pondok Pesantren Babussalam, bersama banyak pondok pesantren di Jawa Timur sejak 2010. Gagasan itu tak pernah terwujud karena belum ada dukungan dari pemerintah.

MUHAMMAD MUHYIDDIN

Terpopuler
Politikus Ini Masih Sakit Hati kepada Demokrat
Buruh Prabowo Tagih Tunggakan 6 Bulan Gaji

Gunung Sinabung Meletus, Tidak Ada Korban Jiwa

Manusia Takut Pada Sesuatu yang Mendekat

Berita terkait

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

3 jam lalu

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

6 jam lalu

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam sengketa pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

1 hari lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

3 hari lalu

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

Dalam sidang sengketa Pileg, PKB meminta KPU mengembalikan suara partainya yang telah dihilangkan.

Baca Selengkapnya

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

5 hari lalu

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

5 hari lalu

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

MK mengagendakan sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg yang akan dibagi dalam tiga panel persidangan.

Baca Selengkapnya

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

6 hari lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

6 hari lalu

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.

Baca Selengkapnya

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

7 hari lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

8 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya