Dalih Fahri Hamzah Mengejek Jokowi 'Sinting'  

Reporter

Editor

Elik Susanto

Selasa, 1 Juli 2014 07:16 WIB

Fahri Hamzah. TEMPO/Panca Syurkani

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekertaris Jenderal Partai Keadilan Sejatera Fahri Hamzah mengatakan siap memenuhi panggilan badan pengawas pemilihan umum. Kesanggupan Fahri itu terkait dengan tuduhan bahwa dia telah menghina calon presiden Joko Widodo melalui akun Twitter-nya. (Baca: Ejek Jokowi, Fahri Hamzah Dipanggil Bawaslu)


Fahri menyebut calon presiden dari poros PDI Perjuangan itu "sinting". Namun dia merasa tidak menghina Jokowi. "Menghina orang, itu bukan karakter saya," ujar Fahri dalam acara Indonesian Council on World Affairs di Hotel Borobudur, Senin, 30 Juni 2014.

Menurut Fahri, dirinya mengkritik janji yang dikatakan Jokowi, bukan menghina orangnya. Konten dalam akun @Fahrihamzah, menurut dia, tidak ada kaitan dengan penghinaan. Fahri berdalih, alasannya menulis hal tersebut di jejaring sosial, Jokowi dinilai, memberikan janji yang tak ditepati. "Setelah titik saya bilang sinting, jadi saya kritik janjianya," ujar Fahri.

Fahri Hamzah, yang mendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, melalui akun Twitter-nya mencuit pada 27 Juni 2014 sekitar pukul 10.40 WIB lewat akunnya, @Fahrihamzah. Bunyinya, "Jokowi janji 1 Muharram hari Santri. Demi dia terpilih, 360 hari akan dijanjikan ke semua orang. Sinting!" kicau Fahri. (Baca: Pengacara SBY Pernah Somasi Fahri)

Akibat kicauan tersebut, Badan Pengawas Pemilu akan mengklarifikasi dugaan pelanggaran kampanye terhadap Fahri. Pemilik akun @Fahrihamzah itu dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Pasal 41 ayat 1 huruf c. Beleid itu mengatur agar pelaksana, peserta, dan petugas kampanye dilarang menghina, seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau pasangan calon lain.

SAID HELABY

Terpopuler

Politikus Ini Masih Sakit Hati kepada Demokrat
Buruh Prabowo Tagih Tunggakan 6 Bulan Gaji

Gunung Sinabung Meletus, Tidak Ada Korban Jiwa

Manusia Takut Pada Sesuatu yang Mendekat

Berita terkait

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

12 jam lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

13 jam lalu

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.

Baca Selengkapnya

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

2 hari lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

2 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

2 hari lalu

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

KASN menyebut ASN masih berpotensi melanggar netralitas di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

4 hari lalu

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.

Baca Selengkapnya

Namanya Disebut di Sidang MK Soal Netralitas TNI, Berikut Profil Mayor Teddy Ajudan Prabowo

4 hari lalu

Namanya Disebut di Sidang MK Soal Netralitas TNI, Berikut Profil Mayor Teddy Ajudan Prabowo

Nama Mayor Teddy dikenal publik setelah menjadi ajudan Prabowo dan menimbulkan kontroversi karena hadir di debat capres masih aktif anggota TNI.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Kontroversi Mayor Teddy di Debat Capres Berseragam Kubu 02, Putusan MK Sebut Tak Langgar Netralitas TNI

4 hari lalu

Kilas Balik Kontroversi Mayor Teddy di Debat Capres Berseragam Kubu 02, Putusan MK Sebut Tak Langgar Netralitas TNI

Menurut putusan MK, kontroversi Mayor Teddy dan netralitas TNI saat hadir di debat capres sudah diselesaikan Bawaslu dan tidak melanggar UU Pemilu.

Baca Selengkapnya

Dissenting Opinion Hakim MK Minta Pemungutan Suara Ulang, Ini Kata Bawaslu

5 hari lalu

Dissenting Opinion Hakim MK Minta Pemungutan Suara Ulang, Ini Kata Bawaslu

Bawaslu menanggapi dissenting opinion tiga hakim MK yang meminta pemungutan suara ulang alias PSU.

Baca Selengkapnya

Kata Bawaslu Soal Penyaluran Bansos Menjelang Pilkada 2024

6 hari lalu

Kata Bawaslu Soal Penyaluran Bansos Menjelang Pilkada 2024

MK meminta penyaluran bansos di masa mendatang tidak lagi dilakukan menjelang pelaksanaan pemilu.

Baca Selengkapnya