Bawaslu DKI Jakarta Temukan Situs Kampanye Gelap

Reporter

Editor

Ali Anwar

Minggu, 29 Juni 2014 10:43 WIB

Infografis Kampanye hitam negatif di media sosial. Politicawave.com

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawas Pemilihan Umum DKI Jakarta mengatakan telah menerima laporan pelanggaran pemilu berupa situs kampanye gelap dan pemasangan alat peraga yang tidak sesuai dengan aturan.

"Situs kampanye hitam itu isinya memojokkan kedua capres," kata Kepala Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta, M. Zufri, kepada Tempo, Sabtu, 28 Juni 2014.

Namu dia tidak mengungkapkan nama dan alamat situs tersebut. Dia berencana berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menangani laporan tersebut. (Baca: Pengamat: Kampanye Hitam terhadap Jokowi Membodohi )

"Sedangkan alat-alat peraganya karena dipasang bukan pada tempatnya," ujarnya. Zufri juga belum bisa menjelaskan pelanggaran-pelanggaran itu secara detail. Alasannya, dalam menangani pelanggaran, pihak yang menindak langsung adalah satuan polisi pamong praja.

Kepala Satpol PP DKI Jakarta Kukuh Hadi Santoso mengaku belum menerima laporan pelanggaran pemilu. "Saya sampai sekarang belum dapat laporan, nanti saya cek lagi," kata Kukuh saat dimintai konfirmasi oleh Tempo.

Sebelumnya, beredar kabar bahwa Sekretariat Nasional Perempuan bentrok dengan sejumlah orang dari tim kampanye calon presiden Prabowo. Bentrok terjadi karena tim Prabowo dituding mencabut baliho Jokowi dan menggantinya dengan baliho Prabowo di Kebagusan, Jakarta Selatan.

Kepala Kepolisian Sektor Pasar Minggu Komisaris Polisi Adri Desas Furyanto mengaku belum menemukan bukti pencopotan baliho tersebut. Dia menerjunkan belasan anak buahnya untuk mengecek kabar bentrokan massa tersebut.

APRILIANI GITA FITRIA

Berita terkait

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

15 jam lalu

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

19 jam lalu

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

MK mengagendakan sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg yang akan dibagi dalam tiga panel persidangan.

Baca Selengkapnya

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

1 hari lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

1 hari lalu

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.

Baca Selengkapnya

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

3 hari lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

3 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

4 hari lalu

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

KASN menyebut ASN masih berpotensi melanggar netralitas di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

5 hari lalu

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.

Baca Selengkapnya

Namanya Disebut di Sidang MK Soal Netralitas TNI, Berikut Profil Mayor Teddy Ajudan Prabowo

5 hari lalu

Namanya Disebut di Sidang MK Soal Netralitas TNI, Berikut Profil Mayor Teddy Ajudan Prabowo

Nama Mayor Teddy dikenal publik setelah menjadi ajudan Prabowo dan menimbulkan kontroversi karena hadir di debat capres masih aktif anggota TNI.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Kontroversi Mayor Teddy di Debat Capres Berseragam Kubu 02, Putusan MK Sebut Tak Langgar Netralitas TNI

5 hari lalu

Kilas Balik Kontroversi Mayor Teddy di Debat Capres Berseragam Kubu 02, Putusan MK Sebut Tak Langgar Netralitas TNI

Menurut putusan MK, kontroversi Mayor Teddy dan netralitas TNI saat hadir di debat capres sudah diselesaikan Bawaslu dan tidak melanggar UU Pemilu.

Baca Selengkapnya