Simpatisan capres meneriaki anggota Polisi dalam simulasi Pengamanan pilpres 2014 di Lapangan Karebosi, Makassar (6/6). TEMPO/Iqbal lubis
TEMPO.CO, Kupang - Menjelang pelaksanaan pemilu presiden 9 Juli 2014, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat memperketat pengawasan di perbatasan Indonesia-Timor Leste untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan.
"Kami akan tingkatkan pengawasan lalu lintas orang yang masuk dan keluar melalui pintu perbatasan kedua negara," kata Komandan Korem 161 Wira Sakti Kupang Brigadir Jenderal Achmad Yulianto kepada Tempo, Kamis, 26 Juni 2014. (Baca: Panglima TNI: Pengamanan Pilpres Lebih Berat)
Menurut dia, 1.088 prajurit telah ditempatkan untuk mengamankan 40 pos perbatasan kedua negara yang tersebar di tiga kabupaten, yakni Belu, Timor Tengah Utara, dan Kabupaten Kupang.
"Ini merupakan pos terdepan yang harus mengawasi jalur masuk-keluarnya orang," ujarnya.
Petugas pengaman perbatasan itu, tutur dia, dilengkapi senjata laras panjang dan pendek, serta enam sniper. "Senjatanya dipegang anggota. Sifatnya perorangan. Tidak ada senjata berat," katanya.
Dia mengaku belum ada penambahan pasukan untuk mengamankan perbatasan kedua negara jelang pilpres mendatang.
"Kami hanya mengefektifkan satu batalion terdepan yang bertugas mengamankan perbatasan kedua negara," tuturnya.
Dia mengatakan masuk-keluarnya orang melalui pintu perbatasan harus melalui pemeriksaan ketat dan mempunyai izin resmi. Seperti warga Timor Leste yang hendak melintas ke Enclave Oecusse.
"Jika yang berkunjung itu setingkat menteri, akan dikawal oleh Danrem. Tapi, kalau presiden, akan dikawla oleh Pangdam."
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
22 Desember 2021
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.
