TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Bersenjata RI (Danpuspom ABRI) Mayor Jenderal Purnawirawan Syamsu Djalal mengatakan Puspom punya cukup bukti untuk menyeret Prabowo Subianto ke Mahkamah Militer (Mahmil). "Sudah cukup bukti. Yang menyatakan bersalah atau tidak nanti pengadilan militer," ujarnya setelah acara peringatan Hari Konvensi Internasional Anti-Penghilangan Orang Secara Paksa, Ikatan Korban Orang Hilang Indonesia (IKOHI) di Gedung Joang 45, Jakarta, Rabu, 25 Juni 2014.
Syamsu mengatakan Mahmil telah mengadili anggota Tim Mawar yang bertugas menculik aktivis. Ketika itu, ujarnya, kesaksian korban penculikan berujung pada hukuman terhadap sejumlah anggota tim. Menurut dia, sudah sepantasnya pemimpin yang menugaskan Tim Mawar ikut diadili. "Komandannya sudah jelas Prabowo Subianto, bukan Hermawan," ujarnya. (Baca: Soal HAM, Prabowo Dianggap Lempar Tanggung Jawab)
Sebelumnya, Syamsu pernah menyebut bahwa Prabowo seharusnya dibawa ke Mahkamah Militer sebagai aktor intelektual dari kasus penculikan para aktivis pada 1998. Menurut dia, tidak adil jika hanya para prajurit yang diadili di Mahkamah Militer, sementara Prabowo selaku Komandan Jenderal Kopassus ketika itu hanya dibawa ke Dewan Kehormatan Perwira (DKP). (Baca: Ini Alasan Prabowo Dipecat sebagai Perwira)
Melalui debat calon presiden pertama, Senin dua pekan lalu, Prabowo mengungkapkan penculikan aktivis dilakukannya untuk mengamankan negara. Menurut dia, hal itu dilakukannya untuk melindungi kepentingan yang lebih besar. Dia meminta penilaian soal tindakannya itu ditanyakan kepada atasannya kala itu. (Baca: Valid, Surat Rekomendasi Pemecatan Prabowo)
DKP yang dibentuk Panglima ABRI Jenderal Wiranto, juga mengungkit keterlibatan calon presiden nomor urut 1 itu dalam penculikan aktivis. Surat keputusan DKP menyebutkan Prabowo melakukan tidak pidana perampasan kebebasan orang lain dan penculikan. Agum Gumelar, salah seorang anggota DKP, menunjuk Syamsu sebagai pihak yang berwenang melakukan penyidikan. (Baca: DKP Nilai Prabowo Coreng Kehormatan Negara dan TNI)
AMOS SIMANUNGKALIT
Terpopuler
Di Balik Pemberedelan Tempo
Berseragam Nazi, Dhani Balik Kecam Pengkritik
Goenawan Mohamad: Media Tak Harus Netral
Berita terkait
Ketimbang Menjabat Menteri, Luhut Sebut Lebih Enak Jadi Tentara
2 Mei 2020
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memilih bertugas sebagai tentara ketimbang menteri.
Baca SelengkapnyaAksi Romy PPP di Kubu Jokowi: Dekati Ulama, Tepis Isu Obor Rakyat
17 Maret 2019
Pada pertengahan Desember 2018, Romy PPP menguak fakta-fakta di balik terbitnya tabloid Obor Rakyat pada pilpres 2014.
Baca SelengkapnyaSiapa Konsultan Asing Prabowo? Kubu Jokowi Sebut Nama Ini
6 Februari 2019
Badan Pemenangan Nasional Prabowo - Sandiaga Uno membantah tengara kubu Jokowi soal keterlibatan konsultan asing dalam pemilihan presiden kali ini.
Baca SelengkapnyaReformasi TNI di Masa Presiden Jokowi Dinilai Berjalan Mundur
7 Februari 2018
Sejumlah kalangan menilai reformasi di tubuh TNI mengalami langkah mundur di masa Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaPolri Dinilai Beri Pintu Masuk TNI Masuk ke Ranah Ketertiban
4 Februari 2018
Pengamat hukum Bivitri Susanti meminta nota kesepahaman Polri dan TNI soal pemeliharaan keamanan dan ketertiban dibatalkan.
Baca SelengkapnyaYLBHI: Sistem Peradilan Militer Harus Segera Diperbarui
16 Desember 2017
Pengacara publik dari Lembaga Bantuan Hukum Julius Ibrani mengatakan reformasi sektor militer di Indonesia masih belum mencapai targetnya.
Baca SelengkapnyaHut TNI 72 Tahun, Simak Cuitan Netizen
7 Oktober 2017
Topik mengenai TNI di lini masa merupakan salah satu isu yang selalu "in" di mata Netizen, terutama marak dibicarakan saat merayakan HUT TNI kali ini
Baca SelengkapnyaIni Alutsista yang Dipamerkan pada Acara HUT TNI di Cilegon
5 Oktober 2017
Peringatan HUT TNI ke-72 dilaksanakan di Dermaga Indah Kiat Cilegon, Banten, Kamis 5 Oktober 2017. Acara ini dimulai pukul 08.00.
Baca SelengkapnyaKodim Brebes Gelar Nobar Film G30S PKI di Desa dan Sekolah
22 September 2017
Komando Distrik Militer 0713/Brebes akan menggelar nonton bareng film G 30S PKI di setiap desa dan beberapa sekolah.
Baca SelengkapnyaWiranto: TNI Tak Bisa Dinilai dari Kinerjanya di Masa Lalu
22 September 2017
Wiranto beralasan tidak adil bila ada pihak yang menilai kinerja TNI di masa lalu dengan situasi saat ini yang sudah berbeda.
Baca Selengkapnya