Panwaslu Probolinggo Tarik Obor Rakyat Edisi 3  

Reporter

Selasa, 24 Juni 2014 21:40 WIB

Sampul tabloid obor rakyat. (oborrakyat)

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Daniel Zuchron mengatakan Bawaslu telah menarik tabloid Obor Rakyat edisi ketiga yang beredar di sejumlah daerah di Jawa Timur, seperti Probolinggo, Tuban, Ponorogo, dan Jember. "Kami langsung sita, ditarik oleh Panwaslu," ujar Daniel di kantornya, Selasa, 24 Juni 2014.

Menurut Daniel, Obor Rakyat terbaru ini tidak dikirimkan melalui pos tapi diantar langsung ke pesantren-pesantren. "Tidak ada cap pos, diletakkan di pintu pondok pesantren."

Di Probolinggo, Panwaslu setempat menyita tujuh map tabloid yang dipimpin Setiyardi Budiono tersebut. "Satu map ada beberapa tabloid," kata Daniel. (Baca: Obor Rakyat Beredar di 27 Kecamatan di Lamongan)

Daniel melihat langsung penyitaan tersebut. Pada saat itu Daniel sedang melakukan pengecekan surat suara di Probolinggo. Menurut dia, kasus ini sudah masuk ranah pidana, sehingga kewenangan Bawaslu tidak untuk mengungkap pelaku namun Panwaslu masing-masing daerah harus menjaga kondusivitas wilayah sehingga berhak melakukan penyitaan.

Senin kemarin, Setiyardi datang ke Mabes Polri untuk memberi penjelasan seputar tabloid Obor Rakyat yang berisi aneka tulisan kampanye hitam terhadap Jokowi. Pekan lalu, Setiyardi mangkir dari panggilan kepolisian. (Baca: Edisi Keempat Obor Rakyat Serang Jokowi Lewat BPK)

Sabtu dua pekan lalu, Setiyardi mengaku bertanggung jawab atas penerbitan tabloid tersebut. Menurut dia, Obor Rakyat dicetak 100 ribu eksemplar per edisi. Setiap eksemplar dicetak dengan biaya Rp 1.000 rupiah.

Setiyardi mengatakan penerbitan Obor Rakyat tak memakan banyak biaya karena jumlah halamannya tak banyak. Dia membandingkan biaya cetak itu dengan media nasional, seperti majalah Tempo dan harian Kompas yang jumlah halamannya sangat banyak. (Baca: Prabowo Hatta Diminta Tanggapi Obor Rakyat)

TIKA PRIMANDARI

Terpopuler:
Diduga Menipu, Bos Cipaganti Ditahan Polisi
Merasa Tak Dihargai, Ayu Azhari Pindah ke Jokowi
Penipuan Investasi, Dua Petinggi Cipaganti Ditahan
8 Jam, Api Masih Mengamuk di Mal King's Bandung
Dukung Jokowi, Anwar Fuady Tak Takut Dipecat

Berita terkait

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

20 jam lalu

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

1 hari lalu

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

MK mengagendakan sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg yang akan dibagi dalam tiga panel persidangan.

Baca Selengkapnya

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

1 hari lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

1 hari lalu

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.

Baca Selengkapnya

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

3 hari lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

3 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

4 hari lalu

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

KASN menyebut ASN masih berpotensi melanggar netralitas di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

5 hari lalu

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.

Baca Selengkapnya

Namanya Disebut di Sidang MK Soal Netralitas TNI, Berikut Profil Mayor Teddy Ajudan Prabowo

5 hari lalu

Namanya Disebut di Sidang MK Soal Netralitas TNI, Berikut Profil Mayor Teddy Ajudan Prabowo

Nama Mayor Teddy dikenal publik setelah menjadi ajudan Prabowo dan menimbulkan kontroversi karena hadir di debat capres masih aktif anggota TNI.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Kontroversi Mayor Teddy di Debat Capres Berseragam Kubu 02, Putusan MK Sebut Tak Langgar Netralitas TNI

5 hari lalu

Kilas Balik Kontroversi Mayor Teddy di Debat Capres Berseragam Kubu 02, Putusan MK Sebut Tak Langgar Netralitas TNI

Menurut putusan MK, kontroversi Mayor Teddy dan netralitas TNI saat hadir di debat capres sudah diselesaikan Bawaslu dan tidak melanggar UU Pemilu.

Baca Selengkapnya