TEMPO.CO, Lumajang - Ketua Umum Dewan Pimpinan Majelis Ulama Kabupaten Lumajang Muflih Farid mengatakan bakal mengeluarkan surat edaran soal larangan kampanye pemilihan presiden di masjid-masjid di Kabupaten Lumajang. Surat edaran tersebut akan disebarkan melalui pimpinan MUI di kecamatan untuk diteruskan ke masjid-masjid di wilayahnya.
Farid mengatakan belum menerima laporan ihwal kampanye pemilihan presiden di masjid-masjid. Namun, untuk mengantisipasi agar hal ini tidak terjadi, dirinya akan mengeluarkan surat edaran. "Dalam waktu dekat ini akan kami edarkan melalui MUI di kecamatan," kata Farid kepada Tempo di kantornya, Senin, 23 Juni 2014.
Masjid, kata Farid, merupakan tempat ibadah yang tidak sepatutnya dijadikan untuk kampanye politik. Wakil Sekretaris MUI Lumajang Sarwadi juga mengatakan ihwal surat edaran yang rencananya dikirim ke masjid-masjid di Lumajang itu. "Khotbah untuk kepentingan kampanye pilpres itu seyogianya jangan," ujarnya.
Surat edaran itu salah satu isinya mengimbau kepada khatib agar tidak memanfaakan khotbah untuk media kampanye. "Khotbah itu untuk kepentingan ibadah salat Jumat, sedangkan kampanye itu untuk kepentingan politik, sehingga harus ada pemisahan," katanya.
Aturan itu dibuat agar jangan sampai ada khatib yang berkampanye saat khotbah. Karena melalui jalur MUI, larangan itu akan diterbitkan dalam surat imbauan atau edaran tentang pilpres. Ihwal isi materi khotbah, MUI akan membicarakannya dengan para anggota MUI dalam sebuah rapat. "Semua masih akan dibicarakan dalam rapat. Kami tidak bisa memutuskan tanpa terlebih dulu melalui rapat," ujar Sarwadi.
Anggota pengurus MUI Kabupaten Lumajang sendiri terdiri atas 70 orang yang sebagian besar ulama. Jumlah ini belum termasuk MUI di kecamatan dan desa. "Karena itu suara MUI, dan bukan suara ketua MUI," ujarnya. MUI, kata dia, bertugas untuk memberikan fatwa, peringatan, atau tausiah termasuk kepada pemerintah maupun umat Islam, baik diminta ataupun tidak.
