Ketua Badan Koordinasi Pembangunan Regional Sulawesi (BKPRS) yang juga Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh memberikan sambutan pada pembukaan Simposium Nasional Kawasan Timur Indonesia (KTI) di Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (29/8). ANTARA/Basri Marzuki
TEMPO.CO, Makassar - Wakil Ketua DPP Golkar Fadel Muhammad mengatakan Anwar Adnan Saleh dan Agus Arifin Nu'mang telah dinonaktifkan sebagai pengurus Golkar. Hal itu dilakukan karena kedua kader partai berlambang pohon beringin itu memilih mendukung calon presiden dan calon wakil presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla.
"Bukan dipecat tapi dinonaktifkan dari jabatannya hingga masa pemilihan presiden selesai," ujar Fadel kepada Tempo melalui sambungan telepon, Ahad, 22 Juni 2014.
Seperti diketahui, Anwar yang juga Gubernur Sulawesi Barat merupakan Ketua DPD 1 Golkar Sulawesi Barat. Sedangkan Agus adalah Ketua Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Sulawesi Selatan. SOKSI sendiri merupakan organisasi sayap dari partai tersebut.
Menurut Fadel, setelah masa pemilihan presiden, kader yang membelot akan dievaluasi. Menurut dia, pemberian sanksi itu dilakukan agar tidak ada lagi kader yang membangkang aturan partai. "Kami (DPP Golkar) telah memutuskan mendukung Prabowo-Hatta. Jadi harus diberi sanksi. Kalau dibiarkan, semunya akan tidak patuh kepada putusan partai," jelasnya.
Menanggapi penonaktifan dirinya, Anwar Adnan Saleh tidak bisa dihubungi hingga berita diturunkan. Bahkan pesan singkat yang diberikan di dua nomor telepon genggamnya belum dibalas. Begitu pun dengan Agus Arifin Nu'mang.
Sementara itu Wakil Sekretaris Tim Pemenangan Jokowi-JK Sulawesi Barat, Yahya Hanafi, dikonfirmasi secara terpisah, membenarkan jika dalam pemilihan presiden 9 Juli nanti, Anwar Adnan mendukung Jokowi-Jusuf Kalla.
"Pak Anwar tidak masuk dalam struktur tim pemenangan. Tetapi dalam setiap kegiatan tim relawan pasti hadir. Bahkan dalam kesempatan lain beliau membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk dukungannya ke pasangan calon nomor urut 2 itu," ujar Sekretaris PKB Sulawesi Barat ini.
Sedangkan, Ketua DPD 1 Golkar Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo, membantah akan adanya pemecatan terhadap sejumlah kader golkar yang membelot dalam pilpres 9 Juli mendatang.
"Kenapa harus ada pecat, santai saja. Semua happy saja, di Makassar juga begitu," ucap Syahrul di hadapan sejumlah wartawan di rumah jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Rabu, 18 Juni 2104, seusai menghadiri rakor membahas ketersediaan bahan pokok menjelang Ramadan dan Idul Fitri.
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
22 Desember 2021
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.
