Ketua Umum Partai Hanura, Wiranto dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto, saat bertemu di kantor DPP Partai Hanura, Jakarta, (13/4). Foto: ANTARA/Widodo S. Jusuf
TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), Wiranto, akan buka-bukaan ihwal surat rekomendasi Dewan Kehormatan Perwira (DKP). Rencananya, Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) itu akan menjelaskan seluruh isi surat yang merekomendasikan pemecatan Prabowo.
"Beri tahu kawan lain, ya," kata Ketua Partai Hanura Saleh Husein saat dihubungi, Kamis, 19 Juni 2014.
Wiranto, menurut Saleh, akan menjelaskan surat ini di Posko Forum Komunikasi Pembela Kebenaran (FORUM KPK) di Jalan H.O.S. Cokroaminoto nomor 55-57, Jakarta Pusat, dan mengundang media. Wiranto akan berbicara ke wartawan pukul 13.00 WIB. (Baca: Ini Alasan Prabowo Dipecat sebagai Perwira)
Wiranto merupakan pucuk pimpinan militer ketika surat rekomendasi DKP diterbitkan. Surat rekomendasi yang mengungkap sejumlah pelanggaran Prabowo itu menjadi dasar bagi Wiranto untuk mengusulkan pemecatan Prabowo. Kini Wiranto menjadi salah satu pengusung calon presiden Joko Widodo yang menjadi pesaing Prabowo di pemilihan presiden 9 Juli 2014 mendatang.
Surat rekomendasi pemecatan Prabowo beredar di media sosial beberapa pekan lalu. Melalui dokumen yang terdiri dari empat halaman itu terungkap Prabowo menculik aktivis pro-demokrasi dan sering mengendalikan pasukan tanpa izin. Surat yang diterbitkan pada 21 Agustus 1998 itu juga mencap Prabowo sebagai orang yang mencoreng kehormatan negara dan militer. (Baca: Valid, Surat Rekomendasi Pemecatan Prabowo)
Karena dianggap merugikan banyak pihak, Prabowo direkomendasikan mendapat hukuman administrasi. Tujuh jenderal yang memeriksa Prabowo mengusulkan hukuman pemberhentian Prabowo dari dinas keprajuritan. Dua perwira yang ikut menandatangani dokumen tersebut, Fachrul Rozi dan Agum Gumelar, membenarkan isi surat DKP. (Baca: DKP Nilai Prabowo Coreng Kehormatan Negara dan TNI)
