TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrat terbelah dalam menyikapi dukungan dalam pemilu presiden 9 Juli 2014 mendatang. Jika pemilihan presiden dimenangi Jokowi, Demokrat memastikan diri sebaga oposisi. Alasannya, sejak awal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tak ingin berkoalisi dengan Demokrat. "PDIP tak mau berkomunikasi dengan kami," kata Ketua Partai Demokrat Ulil Abshar Abdalla saat dihubungi, Rabu, 18 Juni 2014.

Namun jika Prabowo terpilih sebagai presiden, maka Demokrat tetap menjadi bagian dari pemerintahan. "Mungkin Demokrat akan ditawari (masuk pemerintahan)," kata Ulil. Hasil sigi Indo Barometer menunjukkan, sebanyak 47,6 persen pemilih Demokrat lebih memilih Jokowi sebagai presiden. Di sisi lain, elite Demokrat justru memilih berlabuh ke Prabowo Subianto. "Akar rumput dan elite partai punya sikap politik berbeda-beda," ujarnya. (Baca: PKS: Mungkin Saja Suara Kami Bocor ke Jokowi)

Sesuai hasil rapat pimpinan nasional, Demokrat memutuskan partainya netral dalam pemilihan presiden. Tak ada kader Demokrat dalam pemilihan presiden kali ini. "Sikap berbeda itu bukan kontradiksi," ujar Ulil. (Baca: Elektabilitas Jokowi Turun di DKI, Ini Kata Ahok)

Sekitar 54 pengurus harian Demokrat mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo-Hatta Rajasa, Selasa, 17 Juni 2014. Sebanyak 115 anggota Fraksi Partai Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat juga menyatakan dukungan kepada Prabowo-Hatta. Deklarasi ini belum seizin Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

Ulil mengatakan Demokrat memang memilih netral. Tetapi, kader dan pengurus tetap bisa menyalurkan pandangan politik. Ulil tak menampik, sebagian besar elite Demokrat menjatuhkan pilihan kepada Prabowo. Perbedaan sikap elite dan akar rumput merupakan hal yang terjadi juga di partai lain. "Sikap partai tak bisa mengendalikan sikap politik personal anggota."

WAYAN AGUS PURNOMO

Berita lainnya:
Cak Lontong: Saya Tidak Merasa Lucu
Elektabilitas Jokowi Turun di DKI, Ini Kata Ahok
Suciwati: Penjahat Tak Bisa Jadi Pahlawan