Ini Janji Kalla kepada Petani Tebu di Jember  

Reporter

Selasa, 17 Juni 2014 20:00 WIB

Petani memanen tebu di Karangrejo, Tulungagung, Jawa Timur, (19/7). ANTARA/Arief Priyono

TEMPO.CO, Jember - Calon wakil presiden Jusuf Kalla menemui ratusan petani tebu di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Selasa, 17 Juni 2014. Dia berdialog dengan para petani tebu yang tergabung dalam Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI).

Dalam dialog dengan para petani itu, JK, sapaan akrab Kalla, mengatakan ada tiga hal pokok yang harus segera ditangani pemerintah dalam kaitan dengan masalah tebu dan gula. "Peningkatan produktivitas, perbaikan pabrik gula, dan pengaturan manajemen pemasaran dan tata niaga," katanya.

Peningkatan produktivitas, kata JK, mesti dimulai dengan penyediaan bibit berkualitas, pengaturan irigasi, dan penyediaan pupuk yang baik untuk petani. Di sisi lain, kata dia, peralatan-peralatan pabrik gula juga harus diperbaiki dan manajemen harus ditata agar sesuai dengan perkembangan teknologi.

Sedangkan dalam soal manajemen tata niaga gula, kata dia, pemerintah harus hadir dengan cara membuat kebijakan yang tidak merugikan petani, seperti menghentikan atau setidaknya mengurangi impor gula. "Negara-negara lain seperti India dan Thailand bisa, masak kita yang kaya tidak bisa," katanya.

Dalam dialog itu, JK juga mendapat pengaduan dari sejumlah petani tebu. Ibu Supi'ah, misalnya. Ia mengaku saat ini menjadi petani tebu sangatlah sulit. Pasalnya, modal tanam dan pendapatan yang diterima selama sebelas bulan menanam tebu semakin minim. "Pendapatan tebu seluas 1,5 hektare sekitar Rp 20 juta, sewa lahan per hektare Rp 17 juta. Belum termasuk ongkos tenaga kerja dan pupuk yang mahal dan langka," katanya sambil terisak.

Edi Sukamto, petani tebu lain, juga mengeluhkan hal serupa. Setidaknya, dalam tiga tahun terakhir, kata dia, petani tebu kesulitan mendapat bibit berkualitas, pupuk yang murah, serta pendapatan hasil panen yang cukup. "Kami sangat berharap kesungguhan Bapak JK mengatasi masalah petani tebu dan petani lainnya," katanya.

Menanggapi keluhan tersebut, JK berjanji, bila memenangi pemilu, Jokowi dan dia akan meningkatkan subsidi untuk petani. "Subsidi bagi orang yang punya mobil harus digeser menjadi subsidi bagi petani dan subsidi infrastruktur," katanya. (Baca: Strategi Jokowi Dongkrak Suara di Pantura Jawa)




MAHBUB DJUNAIDY







Terpopuler







































Advertising
Advertising




Berita terkait

Terkini: Ini Peserta BPJS Kesehatan yang Tak Bisa Naik Kelas Rawat Inap, Airlangga soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

41 menit lalu

Terkini: Ini Peserta BPJS Kesehatan yang Tak Bisa Naik Kelas Rawat Inap, Airlangga soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan mulai tahun depan menjadi sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).

Baca Selengkapnya

PDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas

1 jam lalu

PDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas

PDIP tidak mengundang Presiden Jokowi dalam acara Rakernas IV. Djarot Saiful Hidayat mengungkap alasannya.

Baca Selengkapnya

Kriteria Peserta BPJS Kesehatan yang Tidak Bisa Naik Kelas Rawat Inap

4 jam lalu

Kriteria Peserta BPJS Kesehatan yang Tidak Bisa Naik Kelas Rawat Inap

BPJS Kesehatan diubah menjadi sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Ini daftar peserta BPJS Kesehatan yang tidak bisa naik kelas rawat inap.

Baca Selengkapnya

Pesan Jokowi saat Terima Pengurus GP Ansor di Istana

4 jam lalu

Pesan Jokowi saat Terima Pengurus GP Ansor di Istana

Sejumlah topik dibahas dalam pertemuan Jokowi dan GP Ansor.

Baca Selengkapnya

Pemerintahan Jokowi Targetkan Indonesia Masuk OECD dalam Tiga Tahun

6 jam lalu

Pemerintahan Jokowi Targetkan Indonesia Masuk OECD dalam Tiga Tahun

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, yang bertugas sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Keanggotaan OECD, tengah merancang memorandum.

Baca Selengkapnya

Jokowi Hapus Pembagian Kelas BPJS Kesehatan, YLKI: Menguntungkan Asuransi Swasta

7 jam lalu

Jokowi Hapus Pembagian Kelas BPJS Kesehatan, YLKI: Menguntungkan Asuransi Swasta

YLKI menilai langkah Presiden Jokowi menghapus pembagian kelas BPJS Kesehatan hanya akan menguntungkan perusahaan asuransi swasta.

Baca Selengkapnya

Indonesia 'Ngotot' Masuk OECD, Apa Untungnya?

8 jam lalu

Indonesia 'Ngotot' Masuk OECD, Apa Untungnya?

Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis untuk membahas roadmap atau peta jalan menjadi anggota OECD.

Baca Selengkapnya

Rekam Jejak Juri Ardiantoro yang Ditunjuk Jokowi Jadi Stafsus Presiden, Selain Grace Natalie

9 jam lalu

Rekam Jejak Juri Ardiantoro yang Ditunjuk Jokowi Jadi Stafsus Presiden, Selain Grace Natalie

Selain Grace Natalie, Jokowi juga menunjuk Juri Ardiantoro sebagai stafsus presiden. Berikut rekam jejak Juri.

Baca Selengkapnya

Jokowi Kumpulkan Menteri Membahas Keanggotaan Indonesia di OECD

9 jam lalu

Jokowi Kumpulkan Menteri Membahas Keanggotaan Indonesia di OECD

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumpulkan sejumlah menteri untuk membahas proses keanggotaan Indonesia di OECD.

Baca Selengkapnya

Jokowi Terima Audiensi Pimpinan Pusat GP Ansor di Istana

10 jam lalu

Jokowi Terima Audiensi Pimpinan Pusat GP Ansor di Istana

Presiden Jokowi menerima audiensi pengurus pusat Gerakan Pemuda atau GP Ansor di Istana Negara.

Baca Selengkapnya