TEMPO.CO, Rantepao - Sejumlah baliho dan spanduk pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla hilang dan telah dirobek oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab di tiga Kecamatan Kabupaten Toraja Utara. Juru bicara tim pemenangan Jokowi-JK di Torut, Briken Linde Botting, mengatakan perusakan alat peraga tersebut terjadi di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Rantepao, Tallunglipu, dan Kesu, Selasa, 17 Juni 2014.
Perusakan alat peraga tersebut terjadi untuk yang kedua kalinya. Pada perusakan pertama baliho Jokowi-JK, dirobek-robek dengan menggunakan benda tajam. Hari berikutnya, baliho Jokowi tidak lagi dirusak melainkan hilang dicuri.
"Sekitar 20 spanduk Jokowi-JK yang hilang dan selebihnya dirobek-robek oleh orang yang tak bertanggung jawab," ungkap Briken yang juga ketua KNPI Toraja Utara.
Spanduk calon lain yang berada disamping baliho Jokowi-JK, masih berdiri dalam keadaan utuh. (Baca: Atribut Kampanye Prabowo dan Jokowi di Solo Dirusak)
Walaupun alat peraga Jokowi-JK dirusak di Toraja Utara, seluruh tim pemenangan pasangan Jokowi tetap akan memasang baliho hingga ke desa-desa untuk mensosialisasikan pasangan yang diusung dari beberapa parpol tersebut.
"Ada upaya-upaya yang dilakukan oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab untuk memprovokasi tim Jokowi-JK, apalagi masyarakat di Toraja cenderung memilih pasangan tersebut karena sosok JK yang telah mendapat penghargaan sebagai orang Toraja pada tahun 2006 lalu," tambah Briken.
Dirinya juga meminta kepada seluruh tim pemenangan Jokowi-JK dan masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi dengan kejadian tersebut dan tetap fokus memenangkan pilpres mendatang. (Baca: Panwas Selidiki Motif Perusakan Atribut Prabowo)
Setelah kejadian tersebut, tim Jokowi-JK langsung melaporkan hilangnya alat peraga Jokowi-JK kepada pihak Pengawas Pemilu (Panwaslu), untuk menindaklanjuti kejadian yang merugikan pasangan Jokowi-JK di Toraja Utara.
Selain meminta kepada pihak Panwas untuk melakukan proses, dirinya juga berharap kepada pihak kepolisian untuk menindak tegas pelaku yang akan merusak proses demokrasi di Toraja Utara.
HASWADI
Terpopuler:
Olga Dikabarkan Mengidap Kanker Stadium 4
Suap Akil, Wali Kota Palembang dan Istri Tersangka
Penculikan Aktivis, Prabowo Masih Berutang
Guru Besar UGM Tersangka Korupsi Penjualan Lahan
Berita terkait
Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun
2 hari lalu
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.
Baca SelengkapnyaBawaslu Sebut Laporan Pelanggaran Pemilu oleh Menteri Tak Penuhi Syarat Materiil
30 hari lalu
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menko Perekonomian Airlangga Hartato, dan Menteri BUMN Erick Thohir dilaporkan melakukan pelanggaran pemilu.
Baca SelengkapnyaJaga Pemilu Ungkap Ratusan Kasus Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024
33 hari lalu
Jaga Pemilu mengungkapkan ada ratusan kasus dugaan pelanggaran Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani: Realisasi Anggaran Pemilu 2024 Rp 23,1 Triliun
34 hari lalu
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan realisasi anggaran Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 sebesar Rp 23,1 triliun.
Baca SelengkapnyaVonis 7 Anggota Nonaktif PPLN Kuala Lumpur Lebih Rendah daripada Tuntutan Jaksa, Ini Hal-hal yang Meringankan
38 hari lalu
Hakim juga menjatuhkan pidana denda kepada seluruh terdakwa PPLN Kuala Lumpur itu masing-masing sebesar Rp 5 juta.
Baca SelengkapnyaH-2 Pengumuman KPU: Daftar Dugaan Pelanggaran Kategori TSM di Pilpres 2024
42 hari lalu
Henry Yosodiningrat mengatakan adanya kecurangan TSM berupa mobilitas kekuasaan dalam Pilpres 2024. Ini mulai dari mengerahkan aparatur negara.
Baca SelengkapnyaBawaslu Solo: Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi dari PDIP terhadap KPU Belum Penuhi Syarat
48 hari lalu
Bawaslu menyebutkan ada tiga laporan PDIP dengan terlapor KPU.
Baca SelengkapnyaKomisi II DPR Siap Panggil KPU Bahas Dugaan Kecurangan Pemilu 2024, Berikut Sanksi Bagi Pelakunya
49 hari lalu
Komisi II DPR akan panggil KPU pada 14 Maret 2024 untuk bahas indikasi kecurangan atau pelanggaran pemilu. Apa saja sanksi bagi para pelakunya?
Baca SelengkapnyaBawaslu Ambon Terima 6 Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024, Mayoritas Dugaan Politik Uang
51 hari lalu
Bawaslu Ambon menerima 6 laporan dugaan pelanggaran Pemilu 2024. Mayoritas laporan berisikan dugaan politik uang.
Baca SelengkapnyaDPD RI Sepakati Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024
54 hari lalu
DPD akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) Kecurangan Pemilu untuk mengungkap banyaknya dugaan pelanggaran dan kecurangan.
Baca Selengkapnya