Jokowi dan Prabowo Subianto (kanan) dalam acara debat calon presiden di Jakarta, 15 Juni 2014. ANTARA/Andika Wahyu
TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat kebijakan ekonomi dari Perkumpulan Prakarsa, Wiko Saputra, memuji solusi yang ditawarkan calon presiden Prabowo Subianto dalam debat capres yang diadakan Ahad malam, 15 Juni 2014, di Hotel Gran Melia, Jakarta.
"Menurut saya solusi Prabowo lebih tepat," kata Wiko menanggapi program Prabowo dalam debat bertemakan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial.
Menurut Wiko, 58 persen rakyat miskin Indonesia adalah mereka yang bekerja di sektor pertanian, Prabowo menjelaskan, ia akan fokus pada pembangunan sektor pertanian. "Pertanian bisa menyerap tenaga kerja yang banyak," ujarnya, Ahad, 15 Juni 2014.
Prabowo menyebut satu hektare lahan pertanian bisa menyerap minimal enam orang pekerja. Bila terpilih menjadi presiden, ia akan menambah dua juta hektare lahan pertanian dan dua hektare lain untuk produksi bioetanol. "Jika di tiap hektare ada enam orang bekerja, maka (6 x 4) akan ada 24 juta orang orang yang bekerja dalam lima tahun," ujarnya.
Dari mana tanah untuk menambah lahan pertanian itu didapat? Prabowo menyatakan bahwa saat ini sudah ada 77 hektare hutan yang kondisinya sudah rusak. Tanah pertanian akan diambil dari bekas hutan itu sehingga tak perlu lagi membuka lahan.
Adapun Jokowi menekankan pentingnya investasi sampai ke daerah-daerah. Jokowi memaparkan hal ini karena menurutnya pembangunan di daerah begitu timpang dengan di kota besar. "Dalam ketenagakerjaan investasi sangat penting. Investasi ke depan didorong menuju ke daerah-daerah terutama yang tingkat kemiskinannya besar. Jangan sampai hanya ke Jawa dan Sumatera," ujar Jokowi.
Menurut Jokowi dengan ketimpangan saat ini yang terjadi adalah banyaknya tenaga kerja yang bermigrasi ke kota besar. "Yang terjadi sekarang daerah menuju ke kota ini harus diubah," tambahnya.
Jokowi menegaskan bahwa ia satu-satunya gubernur yang berani menaikkan upah minimum provinsi (UMP) sampai 44 persen. "Kenapa diberikan kenaikan itu? Karena sudah lima tahun tidak diberikan kenaikan yang signifikan," kata Gubernur Jakarta nonaktif ini.
