Jokowi Fokus Benahi Sistem, Bukan Anggaran

Reporter

Minggu, 15 Juni 2014 21:12 WIB

Calon presiden Joko Widodo memberikan pengarahan dalam acara debat calon presiden di Hotel Grand Melia, Jakarta, 15 Juni 2014. (AP)

TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden dari poros koalisi PDI Perjuangan, Joko Widodo, mengatakan masalah kemiskinan bisa diatasi dengan pembenahan sistem, bukan hanya pemberian anggaran. Menurut dia, program nyata untuk mengatasi kemiskinan adalah program Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar.

Untuk masalah kemiskinan, Jokowi mengatakan Indonesia harus berani memberikan program khusus bagi masyarakat. Oleh karena itu, ia beralasan selalu berkonsentrasi pada pendidikan dan kesehatan. "Kita akan berikan Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat. Ini sistem yang dibangun, bukan hanya anggaran saja," katanya saat debat capres di Hotel Gran Melia, Ahad, 15 Juni 2014.

Mengenai tenaga kerja, Jokowi menilai investasi sangat penting, maka investasi harus didorong ke daerah-daerah terutama provinsi dengan tingkat kemiskinan besar. Investasi, kata dia, tidak terkonsentrasi di Jawa dan Sumatera. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga harus ditingkatkan di daerah terpencil. "Jadi, pembangunan infrastuktur tidak hanya terpusat di daerah tertentu dan pada akhirnya bisa menarik tenaga kerja," katanya.

Terkait upah, Jokowi mengatakan kebijakannya pro terhadap pengupahan buruh. Ia mengklaim gubernur pertama yang menaikkan upah buruh hingga 44 persen. Itu terjadi saat dirinya sebagai Gubernur DKI Jakarta. "Saya diprotes pengusaha tapi saya tetap menaikkan," katanya.

Debat kali ini merupakan debat yang kedua dengan tema Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial. Debat capres kali ini terdiri dari enam sesi. Pada sesi pertama, kedua kandidat akan menyampaikan visi dan misi dalam waktu 4,5 menit, didahului capres nomor urut dua.



Pada sesi kedua, moderator mengajukan pertanyaan untuk pendalaman visi dan nisi. Pada sesi ketiga, moderator akan mengajukan pertanyaan soal pembangunan ekonomi dan kesejateraan sosial.



Pada sesi keempat dan kelima, masing-masing kandidat boleh saling bertanya dengan durasi lebih panjang dibandingkan debat pertama. Sesi empat terdiri dari empat menit untuk mengajukan tiga pertanyaan sementara pada sesi lima, kedua kandidat diberikan waktu 28 menit untuk mengajukan dua pertanyaan dan tanggapan atas jawaban lawan. Sesi keenam merupakan sesi penutup.

ANANDA TERESIA


Advertising
Advertising


Berita lainnya:
TNI AD Persiapkan Biofuel untuk Bahan Bakar Tank
Lulus, Siswa Bertopeng Capres Copoti Paku Baliho
Kantor Sarekat Islam Semarang Jadi Cagar Budaya

Berita terkait

Jokowi Terima Kunjungan Gubernur Jenderal Australia pada Pagi Ini

1 jam lalu

Jokowi Terima Kunjungan Gubernur Jenderal Australia pada Pagi Ini

Gubernur Jenderal Australia menjadikan pertemuan dengan Jokowi sebagai bagian rangkaian untuk merayakan 75 tahun hubungan diplomatik dengan Indonesia.

Baca Selengkapnya

Terkini: Ini Peserta BPJS Kesehatan yang Tak Bisa Naik Kelas Rawat Inap, Airlangga soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

13 jam lalu

Terkini: Ini Peserta BPJS Kesehatan yang Tak Bisa Naik Kelas Rawat Inap, Airlangga soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan mulai tahun depan menjadi sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).

Baca Selengkapnya

PDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas

14 jam lalu

PDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas

PDIP tidak mengundang Presiden Jokowi dalam acara Rakernas IV. Djarot Saiful Hidayat mengungkap alasannya.

Baca Selengkapnya

Kriteria Peserta BPJS Kesehatan yang Tidak Bisa Naik Kelas Rawat Inap

17 jam lalu

Kriteria Peserta BPJS Kesehatan yang Tidak Bisa Naik Kelas Rawat Inap

BPJS Kesehatan diubah menjadi sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Ini daftar peserta BPJS Kesehatan yang tidak bisa naik kelas rawat inap.

Baca Selengkapnya

Pesan Jokowi saat Terima Pengurus GP Ansor di Istana

17 jam lalu

Pesan Jokowi saat Terima Pengurus GP Ansor di Istana

Sejumlah topik dibahas dalam pertemuan Jokowi dan GP Ansor.

Baca Selengkapnya

Pemerintahan Jokowi Targetkan Indonesia Masuk OECD dalam Tiga Tahun

19 jam lalu

Pemerintahan Jokowi Targetkan Indonesia Masuk OECD dalam Tiga Tahun

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, yang bertugas sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Keanggotaan OECD, tengah merancang memorandum.

Baca Selengkapnya

Jokowi Hapus Pembagian Kelas BPJS Kesehatan, YLKI: Menguntungkan Asuransi Swasta

20 jam lalu

Jokowi Hapus Pembagian Kelas BPJS Kesehatan, YLKI: Menguntungkan Asuransi Swasta

YLKI menilai langkah Presiden Jokowi menghapus pembagian kelas BPJS Kesehatan hanya akan menguntungkan perusahaan asuransi swasta.

Baca Selengkapnya

Indonesia 'Ngotot' Masuk OECD, Apa Untungnya?

21 jam lalu

Indonesia 'Ngotot' Masuk OECD, Apa Untungnya?

Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis untuk membahas roadmap atau peta jalan menjadi anggota OECD.

Baca Selengkapnya

Rekam Jejak Juri Ardiantoro yang Ditunjuk Jokowi Jadi Stafsus Presiden, Selain Grace Natalie

22 jam lalu

Rekam Jejak Juri Ardiantoro yang Ditunjuk Jokowi Jadi Stafsus Presiden, Selain Grace Natalie

Selain Grace Natalie, Jokowi juga menunjuk Juri Ardiantoro sebagai stafsus presiden. Berikut rekam jejak Juri.

Baca Selengkapnya

Jokowi Kumpulkan Menteri Membahas Keanggotaan Indonesia di OECD

22 jam lalu

Jokowi Kumpulkan Menteri Membahas Keanggotaan Indonesia di OECD

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumpulkan sejumlah menteri untuk membahas proses keanggotaan Indonesia di OECD.

Baca Selengkapnya