Calon Presiden nomor urut satu, Prabowo Subianto tiba menghadiri Deklarasi Pemilu Berintegritas dan Damai KPU di Hotel Bidakara, Jakarta (3/6). Deklarasi ini mengharapkan masa kampanye Capres dan Cawapres berlangsung tertib dan aman seperti tertuang dalam peraturan KPU nomor 16 tahun 2014. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden Indonesia nomor urut satu, Prabowo Subianto, telah membuat kesepakatan tertulis dengan Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siraj, dan Mahfud Md. Perjanjian itu memastikan jatah Menteri Agama akan dijabat oleh kader NU.
Informasi itu disampaikan Wakil Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Hatta, KH Masduki Baidlowi, pada acara Deklarasi Ikatan Keluarga Alumni Gerakan Pemuda Ansor Jawa Tengah untuk Prabowo-Hatta di Semarang, Sabtu, 14 Juni 2014.
Wakil Sekretaris Jenderal PBNU itu mengatakan dukungan yang diberikan Mahfud Md. dan Said Aqil Siraj ke Prabowo adalah untuk kepentingan NU. Salah satu imbalannya, posisi Menteri Agama di kabinet selanjutnya tetap dipegang kader NU. "Itu yang dibicarakan dan disepakati Said Aqil Siraj dan Mahfud dengan Prabowo," kata Masduki.
Ia mengatakan NU khawatir jika Prabowo menang lalu jabatan Menteri Agama diberikan bukan kepada kader NU. Apalagi, Prabowo juga disokong oleh PKS dan PAN. Masduki mengaku tidak tahu apakah orang NU yang ada di kubu Jokowi-Kalla membuat perjanjian serupa untuk mengamankan posisi Menteri Agama dijabat orang NU.
Ikatan Keluarga Alumni GP Ansor didirikan oleh mantan pengurus dan anggota GP Ansor Jawa Tengah. IKA secara resmi mendukung Prabowo-Hatta. Hal ini berbeda dengan sikap GP Ansor Jawa Tengah sebelumnya yang telah menyatakan dukungan kepada Jokowi-JK.
Ketua IKA GP Ansor, Mufid Rahmad, menyatakan ikatan alumni ini tidak mempunyai garis hierarki dengan NU maupun GP Ansor. "Langkah politik IKA GP Ansor ini untuk menunjukkan bahwa tak seluruh warga NU mendukung Jokowi-JK. Kami sebagai penyeimbang. Tidak semua NU ke Jokowi," kata politikus Partai Golkar tersebut.
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
22 Desember 2021
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.
