Selasa, Nasib Guru Besar PTN di Tim Capres Diputuskan

Minggu, 15 Juni 2014 09:23 WIB

Suasana loket penyerahan laporan pelanggaran yang dipenuhi dengan barang-barang tidak berguna di lantai dasar Gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta Pusat, Rabu (5/3). TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Makassar - Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Selatan akan mengadakan sidang pleno untuk menentukan nasib enam guru besar perguruan tinggi negeri pada pekan depan. Keenam guru besar yang masuk dalam struktur tim pemenanangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa itu nantinya akan diputuskan terbukti bersalah atau tidak.

“Jika tak ada halangan, Selasa, 17 Juni, kami plenokan untuk menentukan apakah terbukti atau tidak melakukan pelanggaran," kata anggota Divisi Tindakan Pelanggaran Bawaslu Sulawesi Selatan, Azry Yusuf, di ruang kerjanya, Sabtu, 14 Juni 2014. (Baca: Jadi Tim Sukses Capres, Dua Menteri Ajukan Cuti)

Keenam guru besar itu yakni Mushafir Pabbari, Nasir A. Bakki, Rasyid Pananrangi, Lomba Sultan, Darussalam Syamsuddin, dan Sabri Samin. Adapun sidang pleno dilakukan setelah Bawaslu memeriksa enam guru besar tersebut.

Bila terbukti melakukan pelanggaran, mereka bisa dikenai sanksi pemecatan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. "Yang berhak menjatuhkan sanksinya adalah Inspektorat. Kami hanya memberikan laporan hasil pleno ini,” tutur Azry. (Baca: Masuk Tim Jokowi, Dahlan Ajukan Izin ke SBY)

Ia menjelaskan, keenam guru besar itu dipanggil karena diduga tidak netral dalam pemilihan umum. Padahal pegawai negeri sipil di luar pejabat tinggi negara atau kepala dan wakil kepala daerah tidak dibenarkan masuk dalam struktur tim sukses.

Bawaslu juga masih menyelidiki siapa yang mencaplok nama mereka. “Jika diketahui, oknum itu dapat dipidana, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden,"katanya. (Baca: Ada di Tim Prabowo, Bawaslu Panggil Ali Masykur)

Bawaslu juga masih menelusuri nama guru besar yang tercantum dalam tim sukses kubu Joko Widodo-Jusuf Kalla. Sebab, di beberapa media disebutkan ada sepuluh guru besar yang terlibat. “Tetapi data yang kami punya baik tim pemenangan nasional dan provinsi tidak ada. Justru di kubu Prabowo-Hatta memang ada enam orang masuk tim pemenangan tingkat provinsi," ucapnya.

ARDIANSYAH RAZAK BAKRI

Berita terpopuler:
Ini Bedanya Program Ekonomi Jokowi dan Prabowo
Cari Uang Saku, Raeni Sempat Jadi Guru Privat
Belum Validasi Surat DKP, Laporan TNI Tak Relevan

Berita terkait

Hakim MK Saldi Isra Cecar Bawaslu Soal Tanda Tangan Pemilih di Bangkalan yang Mirip

14 jam lalu

Hakim MK Saldi Isra Cecar Bawaslu Soal Tanda Tangan Pemilih di Bangkalan yang Mirip

Hakim MK Saldi Isra menyoroti tanda tangan pemilih pada daftar hadir TPS di Desa Durin Timur, Kecamatan Konang, Bangkalan yang memiliki kemiripan bentuk.

Baca Selengkapnya

Anggota Bawaslu Intan Jaya Cerita Penyanderaan KKB Berdampak Pemilu Ditunda

15 jam lalu

Anggota Bawaslu Intan Jaya Cerita Penyanderaan KKB Berdampak Pemilu Ditunda

Cerita pengalaman Bawaslu Intan Jaya disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan harus bayar tebusan agar bebas

Baca Selengkapnya

Hakim MK Tegur Anggota Bawaslu Papua Tengah yang Datang Terlambat di Sidang Sengketa Pileg

19 jam lalu

Hakim MK Tegur Anggota Bawaslu Papua Tengah yang Datang Terlambat di Sidang Sengketa Pileg

Hakim MK Arief Hidayat menegur anggota Bawaslu Papua Tengah yang datang terlambat dalam sidang sengketa Pileg 2024 di panel 3, hari ini

Baca Selengkapnya

Minta Peserta Pilkada 2024 di Bali Terapkan Kampanye Hijau, Ini Penjelasan KPU

21 jam lalu

Minta Peserta Pilkada 2024 di Bali Terapkan Kampanye Hijau, Ini Penjelasan KPU

KPU RI meminta para peserta Pilkada serentak 2024 di Provinsi Bali agar menerapkan kampanye hijau. Apa itu kampanye hijau?

Baca Selengkapnya

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

2 hari lalu

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

2 hari lalu

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam sengketa pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

4 hari lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

6 hari lalu

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

Dalam sidang sengketa Pileg, PKB meminta KPU mengembalikan suara partainya yang telah dihilangkan.

Baca Selengkapnya

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

7 hari lalu

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

8 hari lalu

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

MK mengagendakan sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg yang akan dibagi dalam tiga panel persidangan.

Baca Selengkapnya