Kepala Lembaga Pendidikan Polri (Kalemdikpol) Komjen Pol. Budi Gunawan. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umun Muhammad meminta Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia membina salah satu anggotanya yang diduga tidak netral, yakni Ketua Lembaga Pendidikan Polri Komisaris Jenderal Budi Gunawan.
"Pak Budi Gunawan kami minta dibina. Silakan, polisi punya instrumen, (dinilai) apakah itu pelanggaran atau bukan," kata Muhammad ketika dihubungi Tempo, Sabtu, 14 Juni 2014. Menurut dia, Bawaslu memutuskan tidak perlu meminta konfirmasi perihal dugaan keterlibatan Budi Gunawan dalam politik dan menyerahkannya pada kepolisian.
Sabtu lalu, Komisaris Jenderal Budi Gunawan diketahui bertemu dengan anggota tim sukses pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla, Trimedya Panjaitan, di restoran sate di Jakarta Pusat. Dalam pertemuan tersebut, anggota Komisi Pemilihan Umum, Hadar Nafis Gumay, dikabarkan turut hadir.
Namun Hadar membantah kabar tersebut. Menurut dia, dirinya tak sengaja bertemu dengan Trimedya dan Budi Gunawan saat hendak memesan makanan di restoran tersebut. Saat dirinya mau meninggalkan restoran, Trimedya memanggilnya dan mereka bertegur sapa sebentar, kemudian Hadar pulang. (Baca juga: Isu Materi Debat Bocor, Bawaslu Yakin KPU Bersih).
Hakim MK Saldi Isra Cecar Bawaslu Soal Tanda Tangan Pemilih di Bangkalan yang Mirip
14 hari lalu
Hakim MK Saldi Isra Cecar Bawaslu Soal Tanda Tangan Pemilih di Bangkalan yang Mirip
Hakim MK Saldi Isra menyoroti tanda tangan pemilih pada daftar hadir TPS di Desa Durin Timur, Kecamatan Konang, Bangkalan yang memiliki kemiripan bentuk.
