Jokowi usai mengklarifikasi dugaan pelanggaran masa kampanye di Gedung Bawaslu, 7 Juni 2014. ANTARA/Widodo S. Jusuf
TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden dari koalisi yang dipimpin Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Joko Widodo, ingin menghapus ujian nasional (UN) untuk tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Sedangkan untuk tingkat sekolah menengah atas, kata dia, UN tidak dipakai untuk menentukan kelulusan.
"Tetapi dipakai untuk pemetaan kualitas pendidikan," kata Jokowi ketika berbicara di Lokakarya Peningkatan Kualitas dan Kesejahteraan Guru di Medan, Selasa, 10 Juni 2014.
Pelaksanaan UN yang menjadi syarat kelulusan siswa dari jenjang SD sampai SMA terus menjadi kontroversi. Seperti halnya Jokowi, sejumlah ahli pendidikan menyarankan UN hanya dipakai untuk pemetaan kualitas pendidikan atau pengukuran kompetensi siswa.
Pada kesempatan yang sama, Jokowi juga menepis isu bahwa dirinya akan menghapus tunjangan sertifikasi guru bila terpilih jadi presiden. Isu ini menyebar luas di kalangan para guru di berbagai daerah melalui pesan singkat berantai.
Jokowi balik bertanya kepada para pengajar yang hadir, apakah mereka mempercayai kebenaran isu tersebut. Jokowi mengatakan isu itu telah dia klarifikasi waktu berkampanye di Indonesia Timur. "Kalau percaya, kebangetan," kata Jokowi.
Jokowi kembali menegaskan tak akan menghapus tunjangan guru ketika berkunjung ke kampung Nelayan Indah, Medan Labuhan. Seorang perempuan yang mengaku guru honorer kembali menegaskan apakah Jokowi bakal menghapus tunjangan sertifikasi. "Tidak, itu isu," kata Jokowi.
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
22 Desember 2021
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.
