Lurah Lenteng Agung Susan Jasmine Zulkifli setelah memeriksa sapi kurbannya saat baru tiba di kelurahan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (16/10). TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden nomor urut dua, Joko Widodo, mencontohkan kasus Lurah Susan saat ditanya soal komitmen mereka terhadap Bhinneka Tunggal Ika. "Menurut saya, Bhinneka Tunggal Ika tak perlu dibicarakan lagi, itu sudah final," ujar Jokowi dalam debat calon presiden dan wakil presiden di Balai Sarbini, Senin, 9 Juni 2014. (Baca juga: Lurah Susan Bangga Jadi Simbol Kebhinnekaan).
Jokowi mengatakan Lurah Susan telah melewati berbagai tes untuk bisa duduk di posisinya itu. Saat itu ia diminta turun dari jabatannya karena memeluk agama minoritas di lingkungannya. "Tidak perlu dibahas lagi, tinggal dijalankan," katanya.
Senada dengan Jokowi, calon presiden nomor urut satu, Prabowo Subianto, juga memberi contoh nyaris serupa, yakni dengan mencalonkan Basuki Tjahaja Purnama sebagai wakil Jokowi dalam pemilihan kepala daerah DKI Jakarta dua tahun silam. "Pemilihan Ahok cukup kontroversial. Sayalah yang mempertahankannya," kata Prabowo.
Lebih lanjut Prabowo mengatakan instrumen hukum dan undang-undang yang ada sudah mengakomodasi soal keberagaman. "Yang penting sekarang adalah pendidikan dan keteladanan. Partai-partai pendukung kami juga memiliki semangat yang sama," ujarnya.
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
58 menit lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.