TEMPO.CO, Jakarta - Komando Rayon Militer 04/05 Gambir, Jakarta Pusat, membantah kabar yang menyebutkan salah satu anggotanya mendata dan mempengaruhi warga untuk memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menjelang pemilu 9 Juli 2014.
"Setahu saya tidak ada yang begitu-gitu (mendata dan mempengaruhi warga)," kata Sertu Sakban, anggota Badan Pembina Desa (Babinsa) Koramil Gambir kepada Tempo di Markas Koramil 04/05 Gambir, Sabtu, 7 Juni 2014.
Sebelumnya diberitakan warga Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, melapor bahwa ada salah seorang anggota Koramil bernama Ruspanji yang mengaku ditugasi komandannya mendatangi rumah warga untuk melakukan pendataan dalam kaitan dengan pemilihan presiden 9 Juli mendatang. (baca: Tim Jokowi-JK Klaim Kantongi Bukti Soal Babinsa)
"Saya sudah dengar berita itu tapi, tidak pernah ada perintah atasan untuk melakukan pendataan begitu," kata Sakban. Sakban membenarkan adanya anggota Babinsa Koramil Gambir yang bernama Ruspanji. "Tapi setahu saya dia (Ruspanji) sedang dipanggil ke Kodim," kata Sakban. Namun dia mengaku tak tahu-menahu apakah pemanggilan rekannya ke Kodim itu dipicu oleh berita ihwal laporan warga Cideng tersebut. "Saya enggak tahu." (baca: Soal Babinsa, Bawaslu Akan Panggil Panglima TNI)
Sementara itu, sejumlah warga Jalan Setiakawan, Duri Pulo, Gambir, Jakarta Pusat, yang berada di sekitar markas Koramil menyatakan belum pernah didatangi petugas Babinsa Koramil setempat.
Sulaeman, 47 tahun, warga RT 01 RW 09, menyatakan baru mendengar kabar pendataan itu. "Setahu saya di sini belum pernah ada pendataan semacam itu," ujarnya. "Kalaupun ada soal pemilu, paling orang partai yang bagi-bagi kaos dan atribut kampanye saja," ujarnya.
Hal senada diungkapkan Heryana, 36 tahun, yang bertetangga dengan Sulaeman. Dia mengatakan tak pernah didatangi perangkat kelurahan ataupun petugas babinsa. "Enggak ada tuh, tapi enggak tahu kalau di daerah lain," ujarnya. (baca: Babinsa, Hatta: TNI Paling Profesional di Dunia)
PRAGA UTAMA
Berita terkait
Survei Capres Muhaimin Iskandar Rendah, PKB: Masih Ada Peluang
27 Desember 2021
Dalam survei tersebut Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar hanya dipilih 0,1 persen responden.
Baca SelengkapnyaDPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
22 Desember 2021
Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.
Baca SelengkapnyaKetimbang Menjabat Menteri, Luhut Sebut Lebih Enak Jadi Tentara
2 Mei 2020
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memilih bertugas sebagai tentara ketimbang menteri.
Baca SelengkapnyaReformasi TNI di Masa Presiden Jokowi Dinilai Berjalan Mundur
7 Februari 2018
Sejumlah kalangan menilai reformasi di tubuh TNI mengalami langkah mundur di masa Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaPolri Dinilai Beri Pintu Masuk TNI Masuk ke Ranah Ketertiban
4 Februari 2018
Pengamat hukum Bivitri Susanti meminta nota kesepahaman Polri dan TNI soal pemeliharaan keamanan dan ketertiban dibatalkan.
Baca SelengkapnyaYLBHI: Sistem Peradilan Militer Harus Segera Diperbarui
16 Desember 2017
Pengacara publik dari Lembaga Bantuan Hukum Julius Ibrani mengatakan reformasi sektor militer di Indonesia masih belum mencapai targetnya.
Baca SelengkapnyaHut TNI 72 Tahun, Simak Cuitan Netizen
7 Oktober 2017
Topik mengenai TNI di lini masa merupakan salah satu isu yang selalu "in" di mata Netizen, terutama marak dibicarakan saat merayakan HUT TNI kali ini
Baca SelengkapnyaIni Alutsista yang Dipamerkan pada Acara HUT TNI di Cilegon
5 Oktober 2017
Peringatan HUT TNI ke-72 dilaksanakan di Dermaga Indah Kiat Cilegon, Banten, Kamis 5 Oktober 2017. Acara ini dimulai pukul 08.00.
Baca SelengkapnyaKodim Brebes Gelar Nobar Film G30S PKI di Desa dan Sekolah
22 September 2017
Komando Distrik Militer 0713/Brebes akan menggelar nonton bareng film G 30S PKI di setiap desa dan beberapa sekolah.
Baca SelengkapnyaWiranto: TNI Tak Bisa Dinilai dari Kinerjanya di Masa Lalu
22 September 2017
Wiranto beralasan tidak adil bila ada pihak yang menilai kinerja TNI di masa lalu dengan situasi saat ini yang sudah berbeda.
Baca Selengkapnya