TEMPO.CO, Jakarta - Ketua tim pemenangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla, Tjahjo Kumolo, meminta Bintara Pembina Desa (Babinsa) dibekukan sementara. Permintaan ini diajukan untuk menghindari kecurigaan keterlibatan Babinsa dalam mengarahkan pemilih pada pemilihan presiden 9 Juli nanti.
"Jadi tak ada oknum siapa pun yang dicurigai," katanya saat menggelar jumpa pers di rumah pemenangan Jokowi-JK di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 7 Juni 2014. (Baca: Babinsa Tak Netral dalam Pemilu Bisa Dipecat)
Permintaan ini, kata dia, akan disampaikan kepada Panglima TNI dan Kapolri oleh para anggota Komisi Pertahanan DPR dari Fraksi PDI-P, seperti Wakil Ketua Komisi T.B. Hasanuddin. Tjahjo meminta agar mereka dikembalikan ke kesatuannya.
Tjahjo mengatakan lamanya pembekuan itu tergantung hasil evaluasi. Apakah keberadaan mereka dinilai memberikan manfaat, dan tak membuat masyarakat terpecah-belah.
Beberapa hari ini, mencuat dugaan Babinsa ikut mempengaruhi warga agar memilih salah satu pasangan calon presiden pada pemilihan 9 Juli nanti. Di Jakarta, petugas yang mengaku bernama Ruspanji, Bintara Pembina Desa dari Komando Rayon Militer 0405 Gambir, mendata warga. Ia juga menuliskan "Partai Gerindra" di bagian akhir data tersebut.
Tak hanya di Jakarta, kegiatan serupa juga dilaporkan terjadi di Subang dan Majalengka, Jawa Barat. Pemimpin Pondok Pesantren Al Mizan di Majalengka, Maman Imanulhaq, mengatakan mendapat lima laporan serupa dari para santri di Subang. (Baca: Bawaslu Diminta Tindak Babinsa Tidak Netral)
NUR ALFIYAH
Berita Lain
Al Quran Dibacakan untuk Pertama Kali di Vatikan
AS: Belanja Militer Cina Lebih dari US$ 145 Miliar
Jakarta-Bali, Rute Terpopuler Selama Lebaran
Berita terkait
Anies Baswedan Berdiskusi Tertutup dengan Jenggala Center, Lembaga Apa Itu?
18 September 2022
Anies Baswedan diskusi tertutup dengan Jenggala Center bahas keadilan sosial di ibu kota dan soal situasi Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaSurvei Capres Muhaimin Iskandar Rendah, PKB: Masih Ada Peluang
27 Desember 2021
Dalam survei tersebut Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar hanya dipilih 0,1 persen responden.
Baca SelengkapnyaDPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
22 Desember 2021
Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.
Baca SelengkapnyaMengenal Panglima TNI pada Periode Presiden Jokowi
4 November 2021
Panglima TNI merupakan jabatan yang sangat tinggi di Tentara Nasional Indonesia karena menjadi pimpinan TNI selurunh angkatan militer.
Baca Selengkapnya5 Fakta Unik Perpisahan Kabinet Kerja Jokowi Jilid I
19 Oktober 2019
Presiden Joko Widodo atau Jokowi mennggelar acara silaturahmi bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla dan menteri Kabinet Kerja Jokowi di Istana Negara.
Baca SelengkapnyaAkhir Kabinet Jokowi-JK, Gojek dan Tokopedia Ucapkan Terimakasih
18 Oktober 2019
Gojek dan Tokopedia mengaku disokong penuh oleh pemerintahan Jokowi-JK.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi: Setiap Momen Adalah Spesial, Spesial Pusing
18 Oktober 2019
Silaturahmi tersebut dimulai dengan Shalat Jumat bersama, foto bersama, dan dilanjutkan dengan makan siang bersama.
Baca SelengkapnyaRetno Marsudi: Kerja dengan Jokowi-Kalla itu Asyik
14 Oktober 2019
Sebagai pemimpin, Jokowi dan JK juga disebut Retno tidak pernah berjarak dengan para menteri Kabinet Kerja.
Baca SelengkapnyaHari HAM, Konflik Agraria Imbas Proyek Infrastruktur Jadi Sorotan
10 Desember 2018
Dalam peringatan hari HAM sedunia, Komnas HAM menyoroti soal konflik agraria yang semakin masif.
Baca Selengkapnya4 Tahun Jokowi - JK, Mendikbud Sebut Sudah Salurkan 12,6 Juta KIP
24 Oktober 2018
Menteri-menteri Kabinet Kerja memaparkan capaian kinerjanya selama 4 tahun pemerintahan Jokowi - JK.
Baca Selengkapnya