TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden dari koalisi yang dipimpin Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Joko Widodo alias Jokowi, mendatangi kantor Badan Pengawas Pemilu untuk mengklarifikasi dugaan curi start kampanye, Sabtu, 7 Juni 2014. Menurut Jokowi, dia tidak bermaksud berkampanye ketika mengatakan "pilih nomor dua" saat pengundian nomor urut di Komisi Pemilihan Umum, Ahad lalu.
"Setelah dapat nomor, saya perlu memperkenalkannya pada masyarakat," ujar Jokowi, sapaan Joko Widodo, di kantor Bawaslu, Sabtu, 7 Juni 2014.
Menurut Jokowi, tindakannya tidak memenuhi unsur-unsur kampanye. Menurut dia, kampanye dilakukan dengan menjabarkan visi dan misi serta program calon presiden. "Apa saya sampaikan visi dan misi serta program?" kata dia.
Anggota Bawaslu Nelson Simanjuntak mengatakan penjelasan dari Jokowi digunakan sebagai bahan pertimbangan membuat keputusan. Sebelumnya, tim Jokowi telah memberikan surat tertulis. Namun, katanya, Bawaslu tetap harus meminta keterangan langsung dari Jokowi karena dialah yang menjadi terlapor. (Baca juga: Jenderal Terbelit HAM di Kubu Jokowi dan Prabowo)
Pemilihan presiden tahun ini diikuti dua pasangan calon presiden dan wakil presiden. Jokowi yang berpasangan dengan Jusuf Kalla akan berhadapan dengan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Kampanye sendiri dilaksanakan 4 Juni-5 Juli 2014. Adapun pencabutan nomor urut dilakukan 1 Juni 2014 yang lalu. (Baca juga: Curhat Ibu Jokowi Saat Anaknya Diserang Isu SARA)
TIKA PRIMANDARI
Terpopuler
Baca Eksepsi Hari Ini, Anas Janji Serang SBY
Dinikahi Putri Jepang, Pria Biasa Ini Pendeta
Pelecehan Seksual, JIS Kecewa Dua Gurunya Diungkap
Berita terkait
Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?
2 jam lalu
Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?
Baca SelengkapnyaTimnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea
5 jam lalu
Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.
Baca SelengkapnyaSekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati
15 jam lalu
Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.
Baca SelengkapnyaPengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem
15 jam lalu
Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.
Baca SelengkapnyaJokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti
17 jam lalu
Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,
Baca SelengkapnyaMembedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru
21 jam lalu
Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.
Baca SelengkapnyaRelawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres
22 jam lalu
Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.
Baca SelengkapnyaRespons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo
1 hari lalu
Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaSorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?
1 hari lalu
Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?
Baca SelengkapnyaKetahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa
1 hari lalu
Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?
Baca Selengkapnya