TEMPO.CO , Padang - Tim relawan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla akan memanta aktifitas kepala daerah yang menjadi tim sukses lawan calon presiden lawannya.
"Jaringan relawan akan memantau hingga ke desa," ujar anggota tim sukses Jokowi-JK, Poempida Hidayatullah di Padang Jumat 6 Juni 2014. (Baca juga: Tangkal Isu SARA, Jokowi Bentuk Tim Bravo Lima)
Menurut Poempida, hal ini merupakan bentuk pengawasan untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaraan dan penyalahgunaan wewenang, pengalokasian anggaran untuk kampanye di pemerintahan
"Ini jelas dilarang. Dan ada diatur dalam undang-undang," ujarnya.
Politisi Partai Golkar ini menambahkan, kepala daerah dilarang memobilisasi dukungan dengan cara apapun. Biasanya mereka melalukan secara masif, terstruktur dan sistematis.
"Jika ada sinyal, akan kami laporkan ke Bawaslu," ujarnya.
Poempida mengaku, pihaknya telah mendengar adanya terjadi intimidasi dari kepala daerah terhadap perangkatnya. "Sudah ada yang mulai mobilisasi pegawai," ujarnya. Namun, Poempida enggan menyebutkan daerahnya.
Menurut Poempida, bagi kepala daerah yang menjadi tim sukses Jokowi-JK, dijamin akan menegakkan etika dan tak akan menggunakan fasilitas negara.
Di Sumatera Barat, sebanyak 18 bupati dan wali kota menjadi tim sukses Prabowo-Hatta. Termasuk Gubernur Sumatera Barat yang didaulat sebagai Ketua Tim Kampanye Sumatera Barat. (Baca : Prabowo Mainkan Isu Jokowi Gila Jabatan)
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
22 Desember 2021
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.
