LBH: Jokowi Didukung 35 Jenderal, Prabowo 36

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Sabtu, 7 Juni 2014 04:59 WIB

Capres dan Cawapres, Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa bersama Joko Widodo dan Jusuf Kalla berfoto bersama seusai pembacaan Deklarasi Pemilu Berintegritas dan Damai di Hotel Bidakara, Jakarta (3/6). Acara ini digelar guna menyambut masa kampanye Capres dan Cawapres. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO , Jakarta:Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia mengungkap dukungan 72 Jenderal di balik masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam diskusi publik di kantornya, Jl. Diponegoro 74, Jakarta Pusat. "Hegemoni militer berusaha bangkit melalui tokoh militer yang mendukung masing-masing pasangan capres," ujar Alkif Putra, aktivis YLBHI, Jumat, 5 Juni 2014.

YLBHI sebutkan 35 tokoh militer yang berada di kubu pasangan calon presiden-wakil presiden, Joko Widodo-Jusuf Kalla, yaitu :
1. Wiranto
2. AM Hendropriyono
3. Sutiyoso
4. Luhut Pandjaitan
5. Tedjo Edi
6. Farchul Rozi
7. Da'i Bachtiar
8. Farid Zainudin
9. Ian Santoso
10. Triamtomo
11. TB Hasanudin
12. Tyasno Sudarto
13. Bernard Ken Sondakh
14. Sumarsono
15. Syarifudin Tippe
16. Farid Zainudin
17. M Yusuf Solikin
18. Bambang Ismoyo
19. M Luthfi Wetto
20. Basri Sidehabi
21. Pieter LD Wattimena
22. Sosialisman
23. Abdul Malik Yusuf
24. Franky Kaihatu
25. Andi Masmiat
26. Eddy Kusuma Wijaya
27. Mulyono
28. Djamhur Suhana
29. Songkal VH Simanjuntak
30. Yopie Kiriweno
31. Abdul Salam Mustam
32. Sidarto Danusubroto
33. Dadi Sunato
34. Edy K
35. Muchdi PR



Dukungan tokoh militer untuk Prabowo



<!--more-->

Sementara itu, ada 36 tokoh militer yang berada di dalam kubu pasangan calon presiden-wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, yaitu :
1. Djoko Santoso
2. Widodo AS
3. Farouk Muhammad Syechbubakar
4. M Yunus Yosfiah
5. Johanes Suryo Prabowo
6. Syarwan Hamid
7. Suharto
8. Syamsir Siregar
9. Taufiq Effendi
10. Freddy Numberi
11. Adang Darajatun
12. George Toisutta
13. Burhanuddin
14. Moeklas Sidik
15. Sudrajat
16. Kivlan Zein
17. Pramono Edhie Wibowo
18. Hendradji Supanji
19. Cornel Simbolon
20. Joko Sumariyono
21. Romulo Robert Simbolon
22. Nachrowi Ramli
23. Bimo Prakoso
24. Tono Suratman
25. Amir Sembiring
26. Glenny Kairupan
27. Johny Wahab
28. Mahidin Simbolon
29. Soenarko
30. Chairawan
31. Eko Edi Santoso
32. Tommy Trider Jacobus
33. Timbul Sianturi
34. Mutanto Juwono
35. Istowo
36. Bambang Kristiono

Merujuk pada temuan YLBHI, kata Chris Biantoro, anggota badan pekerja KontraS, hal ini menunjukkan kegagalan penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia. "Di antara nama-nama itu ada penjahat HAM berat yang belum tuntas kasus hukumnya," ujar Chris. Ia juga menekankan bahaya rekonsolidasi militer yang dapat mengancam hak sipil apabila militerisme kembali menguasai Indonesia seperti era Orde Baru.

DINI PRAMITA
Berita Terpopuler:

Torres Siap Sambut Fabregas di Chelsea

Pria Australia Klaim Tiduri Ratusan Gadis di Bali

Bertemu Ahok, Sani: Bahas Kampanye Hitam

Dinikahi Putri Jepang, Pria Biasa Ini Pendeta

Schneider Electric Menang di DCS Awards




Advertising
Advertising

Berita terkait

Survei Capres Muhaimin Iskandar Rendah, PKB: Masih Ada Peluang

27 Desember 2021

Survei Capres Muhaimin Iskandar Rendah, PKB: Masih Ada Peluang

Dalam survei tersebut Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar hanya dipilih 0,1 persen responden.

Baca Selengkapnya

DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024

22 Desember 2021

DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024

Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.

Baca Selengkapnya

YLBHI: Polda Metro Jaya Tidak Optimal Proses Kasus Novel Baswedan

24 Desember 2018

YLBHI: Polda Metro Jaya Tidak Optimal Proses Kasus Novel Baswedan

Menurut YLBHI, penyelidik Polda Metro Jaya minim memeriksa orang tak dikenal yang berada di sekitar lokasi penyerangan Novel Baswedan.

Baca Selengkapnya

YLBHI Minta Kejaksaan Hapus Aplikasi Pengawas Aliran Kepercayaan

27 November 2018

YLBHI Minta Kejaksaan Hapus Aplikasi Pengawas Aliran Kepercayaan

YLBHI mendesak Kejaksaan Tinggi Jakarta menghapus aplikasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat yang dinamai dengan Smart Pakem.

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan Disambut Seruan Stop Reklamasi di Kantor YLBHI

15 Mei 2018

Anies Baswedan Disambut Seruan Stop Reklamasi di Kantor YLBHI

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan disambut seruan "Tolak reklamasi" saat mengunjungi kantor YLBHI, Senin malam.

Baca Selengkapnya

Kunjungi YLBHI, Anies Baswedan Janjikan Perda Bantuan Hukum

15 Mei 2018

Kunjungi YLBHI, Anies Baswedan Janjikan Perda Bantuan Hukum

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berjanji kepada YLBHI akan meneruskan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang bantuan hukum

Baca Selengkapnya

Tak Ada Terjemahan Resmi KUHP, Penegakkan Hukum Jadi Berbeda

11 Maret 2018

Tak Ada Terjemahan Resmi KUHP, Penegakkan Hukum Jadi Berbeda

Presiden Jokowi diminta segera menetapkan terjemahan resmi KUHP.

Baca Selengkapnya

YLBHI Somasi Jokowi soal Terjemahan Resmi KUHP

11 Maret 2018

YLBHI Somasi Jokowi soal Terjemahan Resmi KUHP

YLBHI memberi waktu 7x24 jam bagi Jokowi untuk mengundangkan terjemahan resmi Wetboek van Strafrecht.

Baca Selengkapnya

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Kangen Piano

29 Januari 2018

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Kangen Piano

Sebagai ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia ia amat sibuk. Ia menjabat sebagai Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia sampai 2021.

Baca Selengkapnya

YLBHI Kecam Pengosongan Paksa Lokasi Bandara Kulonprogo

5 Desember 2017

YLBHI Kecam Pengosongan Paksa Lokasi Bandara Kulonprogo

YLBHI mengecam keras pengosongan paksa lokasi bandara yang dilakukan oleh PT AP 1 dengan cara memobilisasi aparat negara dan menggunakan alat berat.

Baca Selengkapnya